Radarmalut.com – Tauhid Soleman, dibuka tabiatnya di depan warga Ternate oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PPP. Kemenangannya dipertarungan Pilwako 2020 silam tak terlepas dari perjuangan partai sembilan bintang tersebut.
Namun demikian, belum genap setahun hubungan Tauhid dengan Wakilnya, yakni Jasri Usman mulai retak karena sejumlah kebijakan tak lagi melibatkanya. Ketua DPW PKB Maluku Utara ini pun meluapkan kekecewaanya dengan mogok berkantor, berujung pengunduran diri.
Sekilas balik, PKB adalah partai pengusung yang memiliki 4 kursi di DPRD, sementara NasDem 3 dan ditambah partai non-parlemen Garuda. Partai politik yang diinisiatori Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini memainkan peran penting meloloskan Tauhid menjadi Wali Kota Ternate, saat itu.
Jasri Usman menerangkan, ketidakharmonisan dengan Tauhid ketika masih menjabat Wakil Wali Kota Ternate karena setiap keputusan yang diambil secara sepihak. “Kalau saya saja kabur apalagi kalian. Jadi, kursi itu hanya punya 4 kaki,” katanya saat kampanye Syahril-Makmur di Kulaba pada Kamis malam kemarin.
Sementara Ketua DPC PKB Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mangatakan, kemenangan Tauhid di Pilwako Ternate waktu itu ialah kerja kolektif kader PKB, sehingga jika ada yang sindir memakai bahasa sama seperti seorang tukang ‘jualan obat’ maka mereka salah sasaran.
“Malam ini, saya ingin sampaikan bahwa jualan obat inilah hasilnya mereka duduk dan menjadi penguasa. Jualan obat inilah yang hasilnya mereka menang di Pilwako tahun kemarin. Sadar diri, jualan obat inilah anda duduk, lalu gadaikan kekuasan untuk kepentingan segelintir orang,” jelasnya.
Selain itu, Ketua DPW PPP Maluku Utara, Mubin A Wahid mengatakan, kepanikan Tauhid terlihat sangat jelas dengan menyebar baliho hampir di seluruh sudut Ternate. Artinya bahwa sebagai petahana tapi takut berhadapan secara politik.
Menurutnya, banyaknya masalah di Kota Ternate saat Tauhid Soleman menjadi Wali Kota. Selain itu, terjadinya nepotisme dalam pengelolaan pemerintahan, seperti Plt Dirut PDAM sekarang tak harus dipaksakan, sebab di dalam peraturan daerah (Perda) pun tidak diatur.
“Kami sudah berulangkali sampaikan ke Tauhid, jika itu bertabrakan dengan aturan tapi dia tidak menggubris hingga saat ini. Tauhid lebih pentingkan belanja birokrasi, belanja alat tulis dan biaya SPPD, sehingga masyarakat tidak mendapatkan bantuan secara merata,” tandasnya.
Klik di halaman selanjutnya…
Tinggalkan Balasan