Radarmalut.com – Pemerintah Kota Ternate mengikuti lomba 8 Aksi Konvergensi Stunting yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara. Kegiatan tersebut diikuti 10 kabupaten/kota melalui dinas kesehatannya masing-masing.
Lomba ini sebagai bentuk upaya bersama dalam mendorong kesadaran sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di Maluku Utara.
Setelah melalui tahapan penilaian yang ketat, Kota Ternate berhasil keluar sebagai juara 1. Prestasi itu diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate, Fhatiyah Suma.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A Kadir mengatakan, penghargaan itu merupakan hasil kerja keras dan komitmen nyata Pemerintah Kota Ternate dalam menekan angka stunting di wilayahnya.
Samsuddin menekankan keberhasilan ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sebuah prestasi, tetapi juga menjadi pendorong semangat bagi daerah lain di Maluku Utara untuk lebih serius dalam menanggulangi masalah stunting.
“Selamat kepada Kota Ternate atas prestasinya sebagai juara 1 Lomba 8 Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Semoga penghargaannya dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk semakin meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan stunting,” katanya, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, lomba 8 Aksi Konvergensi Stunting sendiri adalah strategi pemerintah provinsi untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
Lebuh lanjut, delapan aksi yang menjadi fokus meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan.
“Dari ajang ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan keseriusan mereka dalam mengintegrasikan kebijakan, program, hingga intervensi nyata di lapangan. Dengan demikian, target penurunan angka stunting di Maluku Utara bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan secara nasional,” imbuhnya.
***
