Radarmalut.com – Komisi Pemberantasan (KPK) diminta menetapkan Plh Samsuddin Abdul Kadir sebagai tersangka, karena diduga terlibat soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang hingga kini didalami oleh lembaga antirasuah itu.

Meskipun begitu, hari ini Samsuddin Abdul Kadir telah menghadiri undangan pelantikan pukul 08.00 WIB di lantai 3 Gedung C Kemendagri sebagai Pj bersama empat daerah lainnya. Surat Undangan tersebut bernomor 100.2.1.3/2319/SJ.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Sekretaris Jendral Kemendagri Tomsi Tohir, yang tebusannya ke Menteri Dalam Negeri dan Wakilnya. Seluruh calon Pj Gubernur diwajibkan berpakaian dinas upacara besar (PDUB).

“Segera tetapkan Plh Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir sebagai tersangka, sebab ada dugaan keterlibatannya dalam kasus dan TPPU yang belakangan didalami KPK,” kata Muhlas Ibrahim saat aksi di depan , Kamis (16/5/2024).

Selain itu, aksi yang mengatasnamakan FPAK tersebut, menyoroti kasus jual beli jabatan dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, karena Samsuddin Abdul Kadir juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda).

“Dugaan kami Samsuddin juga terseret terkait kasus eks Gubernur Maluku Utara yang sudah menjadi tersangak KPK dan menjalani persidangan di ,” bebernya.

Menurutnya, masih banyak kasus yang harus ditelusuri KPK, misalnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate yang menunggak pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama 13 bulan dan problem lainnya.

“Saat itu Samsuddin juga menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Chasan Boesoirie Ternate. Kami menegaskan kepada KPK agar secepatnya menetapkan Samsudin sebagai tersangka, dan itu tidak ada alasan,” ungkapnya.

Diketahui, pelantikan Pj Gubernur Maluku Utara juga bersamaan dengan Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Gorontalo dan Gubernur Banten.

***

Haerudin Muhammad
Editor
Radar Malut
Reporter