Radarmalut.com – Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhamad Rizki mengungkapkan unjuk rasa SAMURAI Maluku Utara Distrik Unipas pada Rabu kemarin tidak ada hak untuk membatasi penyampaian aspirasi, namun harus melayangkan pemberitahuan lebih awal sehingga tak terbentur dengan agenda lain.
“Mengenai aksi kemarin, sebenarnya kami tidak mau melarang atau mengatur jadwal aksi. Tapi, ketika demonstrasi dibawa ke audiensi, ada penekanan sedikit terkait administrasi yang harus dipenuhi, bukan administrasi berlebihan, minimal ada pemberitahuan,” katanya, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, pemberitahuan diperlukan agar memiliki kesiapan dalam menerima dan melayani massa aksi. Pasalnya, agenda DPRD telah dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) setiap minggu dalam satu bulan, termasuk agenda monitoring ke desa-desa.
“Takutnya ketika massa aksi datang, kami sementara melakukan monitoring di desa. Maka, untuk aksi berikut, kami harap ada pemberitahuan ke DPRD, paling lambat tiga hari sebelum aksi dengan menyurat. Supaya kami bisa menyiapkan diri dan melibatkan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Rizki mengatakan, Rabu kemarin DPRD Morotai melalui gabungan komisi tengah melakukan monitoring di sejumlah desa terkait indikasi penyalahgunaan dana ketahanan pangan, persoalan SPBN dan SPBU yang sudah lama tidak beroperasi, serta pelayanan ambulans di Puskesmas Bere-Bere.
“Teman-teman SAMURAI melakukan investigasi, kami juga melakukan monitoring. Kami turun ke desa-desa untuk melihat dan menyerap langsung keluhan masyarakat, dan itu bukan hanya dilakukan saat masa reses saja,” ucapnya.
Rizki menuturkan, DPRD sengaja lebih intens turun ke lapangan karena tidak semua masyarakat menyampaikan persoalan secara terbuka. Tututan massa aksi soal BBM subsidi bagi nelayan memang menjadi masalah serius, mengingat jatah mereka tidak masuk selama satu tahun terakhir.
“Ada masyarakat yang kalau ada masalah itu memilih diam. Karena itu, kami harus lebih dekat dengan masyarakat, torang harus turun langsung,” pungkas anggota Fraksi PDIP itu.
***
