Radarmalut.com – Unjuk rasa Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara Distrik Unipas Pulau Morotai di depan Kantor Bupati dan DPRD, tak kunjung mendapat respons. Akibatnya, massa aksi memboikot pintu DPRD.
Pemboikotan dilakukan usai massa aksi mendapati seluruh 20 anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tidak berada di kantor, karena tengah turun ke desa-desa. Hanya saja, informasi ini tidak disampaikan bagian Sekretariat DPRD sehingga memicu kemarahan mereka.
Koordinator SAMURAI Maluku Utara Distrik Unipas Pulau Morotai, Rian Tatapa menilai sikap DPRD menandakan lemahnya tanggung jawab kelembagaan dalam merespons persoalan rakyat terkait kepentingan masa depan nelayan serta masyarakat.
“Ini bentuk pembiaran. DPRD seharusnya menjadi ruang aspirasi rakyat, bukan justru menutup diri. Hari ini tidak satu pun anggota DPRD berkantor, sedangkan kami datang membawa tuntutan serius soal nasib nelayan Morotai,” katanya, Rabu (28/1/2026).
Rian menyebut, alasan DPRD turun lapangan tidak dapat dibuktikan, sebab tanpa ada penjelasan dari pihak sekretariat. Maka, pihaknya menduga bahwa perwakilan rakyat di gedung itu sengaja menghindari massa aksi.
“Kalau benar turun ke lapangan, harus ada penjelasan resmi. Faktanya, tidak ada, ini mencederai fungsi pengawasan dan representasi DPRD. Persoalan nelayan terus berulang, tapi DPRD krisis keberpihakan terhadap rakyat,” tandasnya.
SAMURAI membawa sejumlah tuntutan:
- Mendesak Pemkab Morotai dan DPRD segera menyelesaikan persoalan ilegal fishing
- Meminta penertiban dan transparansi distribusi BBM bagi nelayan
- Percepatan pembuatan dan pendistribusian Kartu KUSUKA serta Pas Kecil bagi nelayan Morotai
- Penambahan kuota BBM subsidi serta pembangunan SPBUN di enam kecamatan
- Mendesak Pemkab menyediakan bantuan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan riil nelayan Morotai
***
