Radarmalut.com – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Tanjung Saleh, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, terbengkalai. Hal ini setelah DPRD menggelar monitoring pada sejumlah lokasi dalam agenda pengawasan program pemerintah maupun menindaklanjuti laporan warga.
Pantauan radarmalut, Rabu (28/1/2026), kawasan SPBN dipenuhi kambing liar dan kotorannya, sementara sejumlah fasilitas terlihat berkarat dan ditumbuhi rumput liar. Padahal, stasiun bahan bakar tersebut diperuntukkan kepada ribuan nelayan yang berada di Kecamatan Morotai Utara.
Selain itu, SPBU Kompak atau Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Desa Kenari juga tidak ada lagi aktivitas. Kabarnya terhenti beroperasi sejak dua tahun belakangan.
Saat pertemuan dengan Camat Morotai Utara, Rusman Mandea. Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhamad Rizki mempertanyakan peran pihak kecamatan dalam mengawasi fasilitas penyaluran BBM. Karena, kedua stasiun itu sangat dibutuhkan menopang keberlangsungan hidup banyak orang.
“Dari pantauan yang kami lihat di lokasi ternyata sudah kosong dan tidak ada aktivitas. Apakah ada kendala atau tidak? Seharusnya pemerintah kecamatan juga harus cover kendalanya di mana,” ujarnya.
Anggota DPRD Pulau Morotai, Sherly Djaena menjelaskan, pemerintah wilayah Morotai Utara jangan terkesan berdiam diri ketika mengetahui bahwa SPBN dan SPBU Kompak sudah tak beraktivitas memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan SPBN dan syarat mendapatkan kuota BBM itu sudah dilengkapi dengan kartu nelayan dan daftar nama nelayan. Masalah ini imbasnya ke nelayan, dan ini wilayahnya Pak Camat, semestinya harus tahu kendala-kendala di lapangan,” cetusnya.
Ketegangan semakin memanas saat Rusman Mandea dinilai tidak mampu memberikan keterangan secara rinci kapan SPBN berdiri dan sudah berapa lama tidak beroperasi. Ketua Komisi II DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor menyebut persoalan perikanan di Morotai Utara sangat krusial, khususnya terkait BBM bersubsidi.
Suhari mengatakan, ada dua masalah utama di sektor perikanan, yakni BBM bersubsidi dan ketersediaan es balok. Namun, persoalan paling mendesak di Morotai Utara adalah tidak maksimalnya operasional SPBN.
“Dampaknya ke nelayan. Kita bisa bayangkan pendapatan sektor perikanan di Morotai Utara cukup tinggi, tapi tidak berbanding lurus dengan suplai BBM. Setahu saya, per empat bulan itu sekitar 90 ton yang dikhususkan untuk nelayan,” jelasnya.
“Kalau minyak harganya Rp 10-12 ribu dibandingkan Pertamax sekitar Rp 19 ribu per liter, selisihnya 7 ribu. Sekali melaut nelayan butuh minimal 100 liter, berarti selisihnya 700 ribu. Padahal itu hak nelayan melalui BBM subsidi, tetapi tidak terakomodir karena SPBN berhenti,” tambahnya.
Warga Desa Kenari, Uldin Sahdan Seng mengungkapkan, SPBN di Desa Tanjung Saleh diduga telah dikelola pihak ketiga dan sudah lama tidak beroperasi. Dikatakannya, masyarakat tak bisa mengakses hak yang mesti disalurkan seadil-adilnya.
“Setahu saya SPBN di Tanjung Saleh sudah dikelola pihak ketiga dan sempat beroperasi sekali setelah itu berhenti tahun 2022 sampai sekarang. Selain SPBN, SPBU di Desa Kenari juga tidak berfungsi tahun 2024,” imbuhnya.
***
