Radarmalut.com – Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, masih membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah hingga selesai. Pemda setempat sudah ‘curhat’ kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka saat melakukan peninjauan, Rabu (15/10/2025).
Pelabuhan Penyeberangan Daruba Baru masuk dalam proyek strategis nasional yang dibangun sejak tahun 2024 oleh Kementerian Perhubungan RI yang bertujuan untuk membuat pelabuhan khusus bagi kunjungan wisatawan ke lokasi-lokasi wisata kepulauan di Pulau Morotai.
Kepala Dinas Perhubungan Pulau Morotai, Ahdad Hasan mengaku mendapat dukungan dari Wapres terkait percepatan penyelesaian pelabuhan. Ia menjelaskan, pembahasan awalnya pada tahun 2023. Setelah disetujui lalu dianggarkan tahap pertama pembangunan sebesar Rp 15 miliar di 2024.
Sementara untuk tahap kedua tahun ini, kata Ahdad, anggarannya dipangkas dari Rp 16 miliar menjadi Rp 7 miliar dengan alasan efisiensi. Sehingga pembangunan fasilitas umum pelabuhan, baru akan dimulai tahun depan dengan anggaran Rp 8,7 miliar.
“Tadi kami sudah sampaikan ke Wapres dan merepons bahwa tahun depan harus selesai,” ujar Ahad yang juga Plt Kepala Bappeda kepada awak media usai peninjauan Wapres didampingi pejabat daerah Pulau Morotai serta Wakil Gubernur Maluku Utara.
Ahdad menyebut, pihaknya telah menyampaikan ke Wapres untuk pembangunan pelabuhan sampai dengan seluruh fasilitasnya membutuhkan dana sekitar Rp 106 miliar. Pasalnya, pelabuhan tersebut masuk dalam kawasan Water Front City (WFC) zona II, tetapi fasilitasnya pun belum lengkap.
“Kami laporkan ke Wapres jika pelabuhan ini berada di kawasan WFC zona II, yang mana ada 12 item dan sampai saat ini kami belum bisa bangun semua, karena kami hanya bangun beberapa spot menggunakan APBD dan fiskalnya sangat rendah,” tuturnya.
“Sehingga kekurangan kami masih sekitar Rp 106 miliar yang menjadi kebutuhan. Pak Wapres merespons sangat baik, alhamdulillah beliau akan rapatkan dengan kementerian terkait di Jakarta, ini bisa direalisasi tahun depan,” tandasnya.
