Radarmalut.com – DPRD Pulau Morotai angkat bicara terkait kekosongan obat yang melanda sejumlah Puskesmas dan rumah sakit di daerah tersebut. Persoalan ini dipicu oleh utang piutang yang belum dilunasi dengan pihak ketiga penyedia obat.
“Di pihak ketiga ada dua atau tiga yang belum dibayarkan. Yang sudah terkonfirmasi adalah PT Karsa dan Kimia Farma. Khusus Kimia Farma, distributor dan apoteknya belum dibayarkan,” kata Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, Rabu (20/8/2025).
Rizki menjelaskan, ketersediaan obat adalah persoalan mendesak karena menyangkut langsung dengan keselamatan pasien. Kesalahan dalam penggunaan obat atau tidak tersedianya obat yang tepat dapat membahayakan nyawa.
“Di Morotai ada Puskesmas Pembantu di desa-desa. Ke depannya mudah-mudahan kami bisa memberi masukan ke bupati agar perlu satu Pustu satu dokter, supaya bisa menjawab kebutuhan obat masyarakat,” ujarnya.
Rizki juga menyayangkan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah obat. Menurutnya, informasi tidak boleh hanya berhenti pada kalangan apotek. Perlunya adanya sosialisasi lebih masif terkait obat-obatan secara luas.
“Harusnya BPOM atau Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan sosialisasi, minimal ke desa-desa. Sosialisasi tidak bisa hanya lewat lintas apotek. Informasi ke masyarakat juga bisa dipublikasikan melalui media sosial atau spanduk,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Rizki berharap distribusi obat di Morotai dapat segera diperbaiki sehingga kebutuhan pasien terpenuhi dan risiko kesehatan bisa diminimalkan.
***
