Radarmalut.com – Bukan hanya Gebernur Sherly Tjoanda saja yang tak nyaman berkantor karena plafon di ruangan kerjanya bocor serta ditumbuhi jamur hitam. Namun, puluhan pegawai di Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Maluku Utara juga merasa risih dengan fasilitas yang serba terbatas.
Mobiler berupa kursi, meja dan AC atau pendingin ruangan tak layak digunakan dan kurang. Sarana-sarana tersebut pun merupakan hasil hibah dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara beberapa tahun lalu, sehingga Sherly diminta mencopot Iksan RA Arsad sebagai Kepala Diskominfosan.
“Jumlah pegawai di Diskominfosan berjumlah lebih dari 60 orang, termasuk tenaga honorer. Tapi, meja dan kursi yang ada hanya berjumlah 28 buah, itupun sudah banyak yang rusak. Sedangkan, AC cuma terpasang di ruangan Kadis, Sekretaris dan ruang server,” kata salah satu pegawai Diskominfosan Maluku Utara berinisial N, Jumat (13/6/2025).
LSM Pemuda Solidaritas Merah Putih Maluku Utara, Mudatsir Ishak menyebut, Iksan RA Arsad selama menjabat Kepala Diskominfosan empat tahun ini tidak membuat pembaharuan di dalam internal OPD yang diembannya. Sebab, fasilitas pendukung kerja staf dan pegawainya saja menggunakan hibah dari instansi lain.
“Kami mendesak Guberbur Maluku Utara Sherly Tjoanda agar segera mencopot Iksan RA Arsad, karena tidak ada kemampuan dalam memimpin OPD yang sudah 4 tahun lamanya. Banyak permasalahan internal yang tidak bisa diselesaikan secara manajemen birokrasi,” jelasnya.
Mudatsir mengungkapkan, sarana kantor masing-masing OPD sudah diatur dalam APBD, tetapi jika selama bertahun tak ada pengadaan maka perlu dipertanyakan apa dilakukan kepala dinas sejak menjabat. Menurutnya, apabila cuma mencari keuntungan pribadi, baiknya didepak saja sehingga tidak membebani pemerintahan hari ini.
“Tak ada cara lain hanya dicopot. Kebutuhan dinas baik itu mobiler dan sarana kepegawaian sangat tidak memadai. Padahal, fasilitas tersebut sudah dianggarkan, tentu jadi pertanyaan besarnya, kenapa tidak mampu menyediakan itu, masa pegawainya banyak tapi mobilernya bisa dihitung jari,” ungkapnya.
Mudatsir mengatakan, pengadaan mobiler merupakan prinsip OPD dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam dinas yang dipimpin. Ia menilai Iksan tidak memiliki kemampuan manjadi pemimpin, sehingga sudah layak disingkirkan dari kursi kepala dinas.
“Kami mendapat informasi bahwa pengadaan mobiler di Diskominfosan itu adalah hibah dari ULP dan BPBJ. Ini perlu dievaluasi total oleh gubernur, karena AC, kursi, meja dan lainnya keberadaannya terbatas,” pungkasnya.
***
