Radarmalut.com – Buntut menyewakan aset milik daerah terhadap pihak swasta untuk pekerjaan proyek jalan di Kelurahan Marikurubu. Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman didesak mencopot Kadis dan Kabid Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari jabatan mereka, karena menyalahi ketentuan.
Ketua LBH Ansor Ternate, Zulfikran Bailussy mengatakan, Tauhid Soleman jangan menganggap persoalan biasa sehingga membiarkan kejahatan sistematis di internal di Pemkot Ternate. Sebab, Kadis dan Kabid Persampahan DLH adalah jabatan tinggi di OPD, namun dengan sengaja melakukan tindakan yang tak semestinya.
Dikatakannya, praktek dugaan menyewakan alat berat milik pemerintah tersebut tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga merugikan keuangan daerah. Pengadaan Bomag di TPA menggunakan APBD sebagai fasilitas penunjang mengatasi sampah, bukan disewakan dan uangnya dinikmati sendiri.
“Aset pemerintah Kota Ternate seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan disewakan secara ilegal kepada pihak swasta. Ini perampokan, maka kami minta Wali Kota Ternate mencopot keduanya dari jabatan,” katanya kepada radarmalut, Minggu (27/4/2025).
Pemkot Ternate dengan slogan berbenah, menurut Zulfikran, jangan mandek pada kebijakan formal saja, tetapi membersihkan oknum-oknum di dalam pemerintahan yang bertingkah menyimpang, dengan mamakai jabatan untuk hal-hal lain, seperti dilakukan Kadis dan Kabid Persampahan DLH.
“Keterlibatan pihak internal dinas memperkuat indikasi adanya praktek penyalahgunaan kewenangan yang terstruktur. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada tindakan tegas dari Wali Kota Ternate untuk membersihkan Dinas Lingkungan Hidup dari lingkaran para koruptif,” ungkapnya.
Zulfikran menerangkan, semua pihak bisa dimintai keterangan untuk memperdalam perkara. Ada beberapa pegawai di lingkup DLH mengakui telah menerima uang hasil penyewaan alat berat dari Kadis dan Kabid, tentu sudah mempermudah penelusuran siapa saja terlibat selain keduanya dan oknum Kepala TPA di Takome.
“Apalagi sudah ada keterangan yang membenarkan proses penyewaan hingga disogok sejumlah uang. Ini perilaku koruptif, jadi harus di cek. Mungkin ini bukan yang pertama kali, sepertinya tindakan tersebut sudah berulang kali,” tandasnya.
Zulfikran menyarankan Wali Kota Ternate memanggil mereka dan jika terbukti segera dicopot dari jabatan yang duduki. Ia menyebut aparat penegak hukum juga bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, karena sudah masuk ranah hukum.
