Radarmalut.com – Pernyataan Tauhid Solemen yang mengklaim sudah berkontribusi di Ternate semasa menjabat Wali Kota mendapat kritikan dari praktisi. Hal tersebut dinilai hanya untuk kepentingannya mencalonkan diri kembali karena nyatanya banyak problem tak mampu diatasi.
“Pertanyaanya, selama ini apa yang telah dikerjakan? Jika hanya datang untuk memberikan bantuan dan peresmian itu bukan sesuatu yang wah, itu biasa saja. Sudah menjadi tugas serta kewajiban pemerintah kan datang sebagai Wali Kota,” kata Ketua LBH Ansor Ternate, Zulfikran Bailussy, Kamis (26/9/2024).
Zulfikran menjelaskan, Tauhid bilang banyak berbuat maksimal saat berkunjung ke Pulau Batang Dua untuk pengukuhan tim pemenangan Jumat kemarin. Tentu pernyataannya sangatlah bertentangan dengan realitas yang ada.
Sebab, menurutnya, masih banyak program priotitas digaungkan dalam visi misi Andalan pada kenyataannya tak kunjung diselesaikan, apalagi program tiga daerah terluar Ternate, yakni peduli BAHIM (Batang Dua, Hiri dan Moti) hanya menjadi wacana saja.
“Jika hal itu menjadi tolak ukur dirinya bukan pemimpin kaleng-kaleng? Sangatlah lucu pernyataan,” tandasnya. Menanggapi Tauhid Soleman yang menyebut bukan pemimpin kaleng-kaleng di hadapan warga di Pulau Batang Dua.
Zulfikran menyebut sejak dari dulu program Tauhid sebatas seremonial belaka, karena praktik di lapangan tidak kunjung dituntaskan. Pasalnya, penumpukan permasalahan belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Ternate, misalnya masalah sampah, air bersih, dan pembangunan di daerah BAHIM.
“Mestinya dijadikan atensi karena semua itu masuk dalam visi misi Pak Tauhid. Jangan nanti disaat mendekati momentum Pilkada baru datang untuk peresmian ini dan itu dan umbar janji politik,” tegasnya.
“Strategi seperti ini akan terus masif dilakukan, dengan memberikan bantuan sosial serta peresmian-peresmian yang dipolitisasi akan terus digelar sampai pada saat pencoblosan di 27 November mendatang,” sambungnya.
Zulfikran mengungkapkan, bantuan sosial jangan politisasi untuk kepentingan Pilkada. Dimana kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya lewat uang mereka sendiri tapi digunakan agar melancarkan syahwat politik.
Simak di halaman selanjutnya…
Tinggalkan Balasan