Radarmalut.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 Pemda Kabupaten Morotai, Maluku Utara, terdapat beberapa item kegiatan yang tidak terlalu urgen senilai Rp 11,29. Alokasi anggarannya diperuntukkan untuk kepentingan bupati dan wakilnya.
Fraksi PSI DPRD Pulau Morotai pada saat paripurna Rabu kemarin menyatakan menolak, dengan alasan bahwa mestinya anggaran sebesar itu digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, bukan diprioritaskan internal pemerintah daerah yang sifatnya tidak mendesak.
Juru Bicara Fraksi DPRD Pulau Morotai, Sherly Djaena menjelaskan, penolakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab agar memastikan uang rakyat dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak salah prioritas.
Pihaknya menilai pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 tercatat sebesar Rp 556,93 miliar, turun sekitar Rp 179,99 miliar dari tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan belum optimalnya strategi peningkatan PAD,” katanya, Jumat (12/12/2025).
Sherly mengatakan dominasi belanja operasi yang masih terlalu besar, sehingga mengurangi ruang fiskal bagi pelayanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan juga dianggap masih perlu membutuhkan pemerataan sarana prasarana, kualitas layanan dasar, dan dukungan tenaga di wilayah terpencil.
Kemudian, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Morotai dipandang masih kurang mendapat perhatian anggaran. PSI berpendapat alokasi anggaran sektor ini jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.
PSI dalam salinan RAPBD 2026 menemukan pos anggaran yang harusnya tak dimasukan, misalnya kebutuhan rumah tangga Setda Rp 4,11 miliar, rapat koordinasi SKPD Rp 1,4 miliar, medical check-up kepala daerah dan wakil Rp 550 juta, dana penunjang kepala daerah dan wakil Rp 3,82 miliar, serta protokol dan komunikasi pimpinan Rp 1,4 miliar.
Menurut Sherly, besaran anggaran ini tidak sebanding dengan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Pihaknya mendorong dialihkan ke pertanian dan perikanan, termasuk bantuan alat tangkap nelayan, sarpras pertanian, dan program ketahanan pangan.
“Ini bukan penolakan politis, tetapi wujud tanggung jawab terhadap pengelolaan uang rakyat,” imbuhnya. Diketahui, pandangan Fraksi PSI dituangkan dalam bentuk catatan lalu ditandatangani Ketua Fraksi Muh. Rivai Malase, anggota Fraksi Erwin Sutanto, dan Sherly Djaena.
***
