Ia menyebut, 22 desa dari dua kecamatan itu setiap KK mestinya diberikan 25 liter, tetapi saat ini warga cuma mendapatkan 10 hingga 7 liter saja dengan dibanderol Rp 7000 per liter. Para pengelola pangkalan lebih mementingkan pemilik speedboat, sebab harga jualnya lebih tinggi.
“Harga penjualan ke masyarakat berbeda dan sering mengalami kelangkaan akibat pangkalan sengaja melayani speedboat untuk BBM subsidi. Anehnya, pangkalan juga memposisikan diri sebagai agen untuk penyaluran di masing-masing desa,” pungkasnya.
***
Halaman
1 2
Tag Terkait:
