Radarmalut.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu tamu daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
Forum tahunan yang mengusung tema ‘Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah‘ itu bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar layanan keuangan dapat menjangkau hingga ke wilayah terpencil di seluruh nusantara.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Menko Airlangga menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif di berbagai wilayah.
“Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Melalui TPAKD, kita dorong agar layanan keuangan bisa menjangkau semua wilayah, termasuk desa dan daerah kepulauan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” katanya.
Sementara, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif nasional tersebut, terutama bagi masyarakat kepulauan yang masih terbatas akses terhadap layanan perbankan.
“Melalui forum ini, kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Tujuannya agar pelaku UMKM, nelayan, dan petani di Halmahera Selatan bisa lebih mudah memperoleh pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” tuturnya.
Bassam menambahkan, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan perbankan, tetapi juga peningkatan literasi masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara produktif.
“Akses keuangan merupakan pilar strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” tandasnya.
***
