Radarmalut.com – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara. Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kinerja penyerapan realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan daerah terhadap pelaksanaan anggaran negara. Menurutnya, DPD perlu memastikan sejauh mana penyerapan TKD berjalan efektif.
“Kami ingin mengetahui sampai di mana realisasi penyerapan dana transfer di kabupaten dan kota, serta apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran tersebut,” ujar kepada awak media usai pertemuan, Senin (22/9/2025).
Novita mengatakan, evaluasi ini penting mengingat TKD menjadi salah satu instrumen vital dalam mendukung pembangunan daerah, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar sesuai dengan amanat undang-undang APBN.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, Tri Wibowo Aji menyampaikan, apresiasi terhadap kerja sama dan koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan BPKP. Ia menilai, sinergi yang terbangun dengan gubernur selama ini membantu memperlancar fungsi pengawasan keuangan negara.
“Setiap kebijakan atau program yang dijalankan, Ibu Gubernur selalu berkomunikasi dengan kami. Hal ini penting karena BPKP merupakan lembaga yang independen, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,” paparnya.
Kunjungan Komite IV DPD RI tersebut diikuti oleh 12 anggota dan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, sehingga realisasi TKD di Maluku Utara tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
***
