Radarmalut.com – Produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Pulau Morotai terus peningkatan melalui berbagai kelompok tani yang aktif mengembangkan usaha agrikultur. Namun, petani masih menghadapi tantangan serius berupa terbatasnya akses pasar untuk menampung hasil panen mereka.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan panen raya jagung yang digelar Kelompok Apotek Tani Hino Pomadoro di Desa Pilowo pada Selasa kemarin. Turut hadir anggota DPRD, Kapolres, Camat serta perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pulau Morotai.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Akbar Mangoda mengatakan, persoalan pemasaran hasil pertanian yang dinilai perlu secepatnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Keberhasilan petani meningkatkan produksi harus dibarengi dengan jaminan pasar yang mampu menyerap hasil panen. Karena itu, Akbar mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret melalui kehadiran Bulog maupun optimalisasi peran Perusahaan Daerah (Perusda).
“Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis agar hasil produksi petani dapat terserap dengan baik. Kehadiran Bulog atau penguatan fungsi Perusda dapat menjadi solusi untuk menampung hasil produksi petani, baik komoditas hortikultura seperti jagung maupun hasil panen padi,” katanya, Rabu (3/6/2026).
Akbar menyebut perhatian terhadap sektor pertanian perlu terus ditingkatkan karena sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Kabupaten Pulau Morotai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Maluku Utara.
“Morotai tidak hanya dikenal sebagai daerah pariwisata, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Jika dikelola secara optimal dan didukung kebijakan yang tepat, Morotai dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” tandasnya.
Sementara, Ketua Kelompok Apotek Tani Hino Pomadoro, Sofyan Tomagola menjelaskan, kelompok taninya saat ini mengelola lahan jagung seluas sekitar 1,4 hektare. Hasil panen yang diperoleh pada panen raya kali ini diperkirakan mencapai 4,5 ton, tetapi masih dalam bentuk jagung bonggol karena mereka belum memiliki alat pemipil jagung.
“Luas lahan yang kami tanami sekitar 1,4 hektare. Untuk hasil panen kali ini kurang lebih mencapai 4,5 ton, namun masih dalam bentuk bonggol dan belum dipipil karena sampai saat ini kelompok tani kami belum memiliki alat pemipil jagung,” jelasnya.
Selain persoalan pemasaran hasil panen, kata Sofyan, petani juga masih menghadapi kendala dalam proses produksi, terutama terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mendukung penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Sekarang petani sudah banyak menggunakan alsintan dalam pengolahan lahan. Kami berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan ketersediaan BBM subsidi untuk mendukung aktivitas pertanian,” ujarnya.
Sofyan meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), seperti pupuk, pestisida, herbisida, bibit unggul, hingga alat dan mesin pertanian yang dibutuhkan petani.
“Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan petani, mulai dari pupuk, pestisida, herbisida, bibit hingga alat pertanian. Dengan dukungan tersebut, petani akan lebih semangat meningkatkan produksi dan mendukung program ketahanan pangan,” pintanya.
Menanggapi itu, Kepala DPKP Pulau Morotai, Tamhid Bilo mengemukakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pemasaran hasil produksi petani. Untuk komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung, pemerintah pusat telah menginstruksikan Perum Bulog menyerap hasil produksi petani.
“Sudah ada instruksi langsung dari Presiden kepada Bulog agar menyerap hasil petani, baik gabah kering maupun jagung pipil kering. Insyaallah, tahun ini pembangunan gudang Bulog di Morotai mulai dibangun. Ini juga bagian dari komitmen mendukung program swasembada pangan,” katanya.
Tamhid menjelaskan, komoditas hortikultura, baik buah maupun sayuran, saat ini telah beroperasi tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Morotai yang berpotensi menjadi pasar bagi hasil produksi petani lokal.
“Sementara sudah ada tiga SPPG yang beroperasi di Morotai. Kami juga intens berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pulau Morotai agar hasil pangan segar dari petani lokal dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program tersebut,” pungkasnya.
***
