Radarmalut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai, Maluku Utara, disebut tidak begitu peduli dengan pengelolaan sektor pariwisata sehingga menimbulkan banyak masalah. Di mana dibalik dari promosi visual dipelbagai platform menyimpan praktik tak ramah lingkungan dan bocornya PAD.
“Pulau Dodola dipromosikan sebagai permata wisata di Morotai, tapi pengelolaannya seperti pulau tanpa arah. Tidak ada data, tidak ada retribusi, tidak ada pengawasan, dan tidak ada pendapatan resmi dari sektor ini untuk daerah,” kata Sekretaris Komunitas Bersih Hidup Sehat dan Aman (BISA) Saf’at Irfandi Sabban, Sabtu (12/7/2025).
Irfandi menjelaskan, ikon wisata tersebut dalam pengelolaan tidak mencerminkan prinsip keberlanjutan, maupun gagal memenuhi standar minimum tata kelola berbasis lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.
Dikatakannya, Dodola hanya menjadi objek promosi visual tanpa diimbangi sistem manajemen yang terstruktur. Badan pengelola khusus, pencatatan kunjungan wisatawan, retribusi resmi yang masuk dalam sistem keuangan daerah secara rutin pun semuanya tidak tersedia. Akibatnya, potensi PAD sektor pariwisata nyaris tidak tergarap.
“Pengelolaan wisata tidak didukung dengan aturan masuk yang jelas maupun aksesibilitas yang terjadwal dan terkontrol secara rutin. Tidak ada sistem tiket masuk, jam operasional resmi, atau petunjuk yang memastikan kunjungan wisatawan berlangsung aman, nyaman, dan tertib,” paparnya.
“Akses ke Pulau Dodola sangat tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan kapal, tanpa koordinasi atau layanan terpadu dari pihak pemerintah atau pelaku usaha wisata,” tambahnya.
Selain itu, Irfandi menyebut, kawasan ini juga tidak dilengkapi papan informasi wisata, pemandu wisata resmi, atau petunjuk konservasi lingkungan yang seharusnya ada di destinasi prioritas nasional. Dampaknya, aktivitas wisata berlangsung tanpa edukasi, maka sering kali terjadi kerusakan terhadap lingkungan sekitar.
“Ketiadaan sistem pengelolaan dan retribusi sampah secara rutin. Sampah plastik, kemasan makanan, dan limbah lainnya dibiarkan menumpuk di pesisir. Bahkan, sampah kerap dibakar secara terbuka di lokasi wisata sehingga mencemari udara, merusak estetika alam, dan membahayakan kesehatan,” ungkapnya.
Tak hanya lingkungan yang terancam, Irfandi mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan bisa terus menurun jika kenyamanan, keamanan, dan kepastian akses wisata tidak segera dibenahi. Bukan pada turunnya PAD, tetapi juga hilangnya posisi strategis Morotai sebagai salah satu bagian dari program 10 Bali Baru.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kita tidak hanya akan kehilangan wisatawan, namun pula kehilangan kepercayaan publik. Morotai bisa saja dikeluarkan dari daftar 10 Bali Baru karena gagal menunjukkan kesiapan dan keseriusan dalam mengelola potensi wisatanya,” bebernya.
Irfandi menyarankan mulai sekarang mesti ada pembenahan menyeluruh, dari regulasi masuk, sistem transportasi dan jadwal kapal yang pasti, infrastruktur informasi, tata kelola sampah hingga pembentukan badan pengelola yang melibatkan masyarakat lokal.
“Dodola bukan hanya objek foto untuk promosi, tapi ujian nyata bagi keseriusan kita membangun pariwisata yang berkelanjutan. Kalau gagal dikelola, yang hilang tidak hanya keindahannya, namun masa depan ekonomi dan lingkungan Morotai,” imbuhnya.
***
