Zulfikran menuturkan, Pemerintah Kota Ternate jangan melepas tangan dalam persoalan ini, mengingat kesepakatan hibah telah dibangun bersama mestinya menjadi dasar setiap kebijakan selanjutnya. Penyelesaian konflik agraria di wilayah perkotaan harus mempertimbangkan sejarah pemukiman dan aspek sosial.
“Jangan sampai negara hadir dengan cara yang menakutkan. Negara harus hadir dengan keadilan dan perlindungan. Polda dan Pemkot Ternate hadir untuk melindungi rakyat, bukan terlihat menyeramkan dan tak manusiawi,” imbuhnya.
***
Halaman
1 2
Tag Terkait:
