Radarmalut.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara mengalokasikan APBD 2025 cukup fantastis untuk membiayai perjalanan dinas Rizal Marsaoly sebesar Rp 5.895.964.000. Anggaran tersebut diadakan dalam lima bulan yang berbeda, yakni sebanyak 35 paket kegiatan.
Padahal, masih ada kebutuhan mendesak warga yang harus diprioritaskan dibandingkan dengan mengongkosi jalan-jalannya adik ipar Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, itu. Misalnya, Pembenahan Pelabuhan Hiri di Sulamadaha, pembangunan Pelabuhan Tanjung Pura, penanganan sampah dan lainnya.
Puluhan paket dianggarkan melalui Sekretariat Daerah, dipimpin Rizal ini sebelumnya menggelontorkan Rp 10,2 miliar diperuntukkan belanja delapan item, termasuk membayar makanan dan minuman Tauhid dan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar diperayaan Idul Fitri 2025.
Data yang dihimpun radarmalut, dalam Januari terdapat belanja perjalanan dinas biasa dan tetap, di antaranya kegiatan pengelolaan barang dan jasa Rp 272.761.000, dan agenda administrasi keuangan serta operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp 3.400.000.
Paket administrasi keuangan, operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp 347.900.000, dua item kegiatan administrasi umum perangkat daerah Rp 2.527.420.000, dan belanja perjalanan dinas tetap untuk pelaksaan protokol serta komunikasi pempinan Rp 54.550.000.
Belanja perjalanan dinas biasa dalam porsi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 6.720.000, administrasi keuangan perangkat daerah Rp 400.304.000 dan perjalanan dinas dalam kota Rp 2.040.000.
Sementara, di Februari ada belasan paket belanja perjalanan dinas, yakni dua item pelaksanaan administrasi pembangunan Rp 125.312.000, tiga kegiatan penataan organisasi Rp 127.114.000, dan fasilitasi kerja sama daerah Rp 88.506.000.
Lima item untuk fasilitasi dan koordinasi hukum Rp 173.752.000, perjalanan dinas dalam kota (pelaksanaan kebijakan perekonomian) Rp 30.600.000, dua kegiatan: perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 5.820.000.
Perjalanan dinas dalam kota (pelaksaaan kebijakan kesejahteraan rakyat), Rp 156.170.000, penataan organisasi Rp 72.694.000, administrasi tata pemerintahan Rp 244.634.000, dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 8.500.000.
