Radarmalut.com – Selama 100 hari kerja Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba akan lebih mamakai panduan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya yakni penyelarasan program sehingga tak terjadi tumpang tindih.
“Secara mendasar sebenarnya keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tinggal disinkronisasi. Jadi, kita akan lebih banyak fokus implementasi RPJMD agar program bisa berjalan selaras,” kata Bassam kepada radarmalut, Sabtu (8/3/2025).
Bassam menjelaskan, akan mencoba memetakan persiapan perubahan anggaran untuk dilakukan penyesuaian, sehingga program bisa disesuaikan kebutuhan pelayanan ke depan. Sementara untuk perombakan birokrasi ada mekanismenya untuk penyegaran pemerintahan.
“Semua itu ada prosedur, ada tatacara dan penilaiannya yang harus kita lakukan. Karena integritas, profesional pegawai itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebab, kita ingin memastikan pelayanan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pihaknya memastikan seluruh anggaran digunakan betul-betul memiliki dampak manfaat terhadap pelayanan masyarakat, jangan sampai ada penyelewengan anggaran yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Kesempatan itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin menambahkan program 100 hari kerja, yang paling pertama dirumuskan ialah RPJMD. Kemarin dalam pidato maupun retret di Magelang banyak sekali perubahan-perubahan mesti disesuaikan.
“Pak bupati sudah menyiapkan tim untuk merumuskan RPJMD agar visi misi bisa terakomodir dalam perkembangan dengan kebijakan nasional. Disamping itu kita juga terhambat dengan efesiensi atau pemangkasan dari konsekuensi Inpres 125, yang menjadi bawahan dalam 100 hari kerja ke depan,” tandasnya.
Helmi mengatakan, maka antara perumusan program 5 tahun sebelumnya dan mendatang dipadukan dalam RPJMD. Bupati sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk membuat rasionalisasi terhadap kebijakan program di masing-masing instansi.
“Langkah merumuskan visi misi itu berjalan seperti pada janji di kampanye, otomatis perlu ada konsolidasi birokrasi. Kemudian program bisa sejalan dari bupati, wakil sampai di pimpinan OPD,” pungkas Helmi.
***
