Radarmalut.com – Puluhan tahun warga yang tinggal di wilayah Transmigrasi Lalubi, Halmahera Selatan masih melintasi jalan becek dan berlumpur. Padahal itu merupakan satu-satunya akses untuk menjual hasil pertanian mereka kepada masyarakat lainnya.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Gane Timur, Asrul Lamunu mengatakan, lebih dari 25 tahun jalan di Transmigrasi Lalubi belum juga diaspal oleh pemerintah. Masyarakat setempat menggunakan jalan tersebut sebagai sarana utama penopang perekonomian.
“Dari tahun 1992 saat program Transmigrasi oleh Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto masyarakat belum benar-benar menikmati sarana infrastruktur jalan dengan baik,” katanya kepada radarmalutcom, Senin (24/2/2025).
Asrul menyebut pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Harapannya ada kebijakan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan agar masyarakat tidak lagi kesusahan ketika beraktivitas.
“Wilayah Transmigrasi Lalubi adalah salah satu aset daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian dan peternakan yang harus secara serius diperhatikan pemerintah pusat sampai daerah. Potensi ini seharusnya diberangi dengan fasilitas infrastruktur jalan yang layak,” jelasnya.
Menurutnya, akses jalan ini digunakan masyarakat baik mendistribusikan hasil tani dan ternak juga di lintasi anak-anak sekolah saat pulang pergi dengan melewati kondisi jalan yang rusak parah. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan mesti jeli, termasuk DPRD.
“Kami Organda Gane Timur mendesak Komisi III DPRD Halmahera Selatan dan khususnya DPRD dapil Gane-Joronga agar turun ke lokasi serta turut andil dalam mengusulkan dan mengawal pembangunan jalan maupun jembatan,” tuturnya.
Sementara, Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan mengalokasikan anggaran melalui DAU dan DAK sebesar Rp 137 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan tahun 2025. Terbagi DAK Rp 44 miliar, DAU Spesific Grand Rp 43 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Rp 2 miliar.
Infrastruktur jalan dan jembatan yang akan dibangun tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya ruas jalan Sawadai-Kubung, Sayoang, Bori-Kaireu dan jembatan Transmigrasi Lalubi-Samo. Diketahui, sudah terinput ke dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
