Radarmalut.com – Komisi II DPRD Pulau Morotai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua OPD, yakni Disperindagkop-UKM serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Selasa (5/8/2025). Hal ini difokuskan untuk mengevaluasi program kerja serta efektivitas pelayanan kedua dinas tersebut kepada masyarakat.
Anggota Komisi II Moh Akbar Mangoda mengatakan, pentingnya penertiban dan pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi. Ia meminta Disperindagkop-UKM melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima, memperkuat sistem pengawasan, serta menjamin kuota tepat sasaran sesuai regulasi.
“Kami juga meminta agar distribusi BBM minyak tanah ke Desa Libano dilakukan langsung oleh pengecer di lokasi, karena hingga kini masyarakat setempat belum mendapatkan pelayanan yang maksimal,” katanya.
Komisi II turut mendorong pemanfaatan Morotai Mall sebagai pusat ekonomi daerah. Menurutnya, aktivasi fasilitas tersebut bisa menjadi motor penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, DPRD juga menyentil distribusi kontainer bagi pelaku usaha. Komisi meminta agar data consignee ditinjau ulang dan pembagiannya dilakukan secara adil. Pengaktifan kembali pasar di Desa Daruba pun menjadi salah satu rekomendasi strategis dalam pertemuan.
Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Komisi II menekankan pemenuhan kebutuhan dasar petani, terutama dalam hal penyediaan pupuk subsidi serta dukungan alat pertanian seperti hand tractor dan jonder.
“Untuk tahun 2025, DPKP akan menggulirkan program bibit unggulan. Targetnya mencakup kelapa bido seluas 200 hektare, cengkeh 5 hektare, dan pala 400 hektare. Program ini ditujukan bagi kelompok tani, dan mereka dapat berkonsultasi langsung ke dinas,” imbuhnya.
Dalam RDP ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh dalam memperkuat sektor ekonomi dan pertanian Morotai demi kesejahteraan masyarakat secara merata.
***
