Radarmalut.com – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate tengah memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Penyusunan postur anggaran dengan mencermati proyeksi pendapatan daerah hingga akhir 2026 serta rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Kepala Bapelitbangda agar berkoordinasi secara intensif dengan BPKAD untuk merampungkan proses pengisian (input) dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Menurut Rizal, proses tersebut dipantau ketat guna memastikan rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai teralokasi secara akurat.
“Inputan ini terus dipantau langsung oleh Bapelitbangda dan dibantu BPKAD untuk mengetahui rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Prosesnya diperhitungkan tuntas dalam satu sampai dua hari ke depan sehingga gambaran postur APBD sudah dapat terlihat pada hari Jumat,” jelasnya, Selasa (3/11/2026).
Setelah finalisasi di tingkat TAPD selesai, dokumen itu akan segera dilaporkan kepada wali kota. Pemkot Ternate juga menjadwalkan koordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk menargetkan penyerahan dokumen RAPBD 2027 ke lembaga legislatif pada Senin pekan depan.
Selain merampungkan struktur belanja, Pemkot Ternate turut memberi perhatian serius terhadap kepastian skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini diambil menyusul belum terdapat petunjuk teknis maupun kejelasan mekanisme dari pemerintah pusat.
Rizal menyebut masih menanti konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait apakah alokasi gaji PPPK telah masuk dalam skema TKD, baik untuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu, ataukah masih terbatas pada tenaga pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan kalkulasi awal TAPD, rasio alokasi TKD yang diterima saat ini dinilai belum mencukupi untuk menanggung seluruh beban pembiayaan PPPK. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Ternate tetap menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD murni 2027.
“Kami sudah menyiapkan rancangan anggaran untuk mengantisipasi hal itu. Sembari menunggu kejelasan apakah pembiayaan nakes dan guru akan diambil alih pusat melalui TKD, sementara ini tetap kami akomodasi menggunakan APBD murni, dan APBD kita siap untuk itu,” pungkasnya.
***
