Radarmalut.com – Sejumlah PPPK yang bertugas di RSUD Ir Soekarno Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, akan melakukan aksi mogok kerja pada Senin (10/8) pukul 10.00 pagi. Hal ini disebabkan hak para tenaga medis tersebut tak terealisasi selama dua bulan berturut-berturut.
Koordinator Himpunan PPPK 2023 dan 2024 RSUD Ir Soekarno Pulau Morotai, Sunardi Idi mengatakan, hampir ratusan PPPK belum mendapatkan kepastian mengenai pembayaran gaji Juli-Agustus, gaji 13 dan jasa medis. Padahal, kewajiban mereka dijalankan secara tekun.
“PPPK 2023 dan 2024 total 94 orang. Belum ada pemberitahuan ke kami soal pembayaran semuanya. Pemda Morotai hanya komunikasi dengan direktur soal perintah jangan mogok, karena mau dibayar, tapi belum tahu bayarnya tiga bulan atau berapa. Tidak ada kepastian,” katanya, Sabtu (8/8/2026).
Sunardi menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah daerah, terutama terkait waktu pembayaran dan berapa bulan hak akan dibayarkan. Diketahui, Himpunan PPPK juga mengirimkan surat ke Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua atas hak mereka yang hingga kini tidak disalurkan.
“Besar harapan kami agar permohonan mogok kerja ini dapat ditindaklanjutidan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, guna mencari jalan keluar terbaik demi keberlangsugan kesejahteraan kami sebagai ASN/PPPK,” tulis dalam surat.
Terpisah, Direktur RSUD Ir Soekarno Pulau Morotai, Christie S.S. Mamarimbing memastikan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap akan dibayarkan. Namun, kapan pembayarannya masih menyesuaikan kondisi keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, dalam rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan, manajemen RSUD dan para PPPK, pihaknya mengimbau agar mereka tetap menjalankan pelayanan seperti biasa. Tapi, untuk waktu pembayaran maupun berapa bulan yang akan dibayarkan tidak dapat dipastikan.
“Dalam rapat dengan teman-teman PPPK, dihimbau tetap melakukan pelayanan karena hak-haknya akan tetap dibayarkan. Untuk waktunya disesuaikan dengan keuangan Pemda. Jika sudah memungkinkan akan segera dilakukan pembayaran,” jelasnya.
Terkait rencana aksi mogok Senin nanti, Christie mengaku memahami bahwa hal tersebut merupakan hak para PPPK. Tetapi, sebagai tenaga kesehatan diharapkan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat tak terganggu.
“Aksi yang direncanakan tanggal 10, kami sadari itu adalah hak teman-teman PPPK. Kami dari manajemen RSUD juga memahami kesulitan keadaan yang ada. Selaku tenaga kesehatan, kami menganjurkan mengedepankan asas kemanusiaan melayani masyarakat yang membutuhkan pengobatan,” pintanya.
Menurutnya, PPPK juga telah menerima jasa medis selama dua bulan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sementara. RSUD, katanya, saat ini melakukan pengaturan pelayanan sebagai langkah antisipasi apabila benar terjadi mogok kerja.
“Jika teman-teman PPPK sudah menerima jasa medis dua bulan, mungkin dapat dipakai memenuhi kebutuhan sementara waktu. Jadi dimohon bisa lebih bersabar. Sekarang kami melakukan pengaturan agar pelayanan rawat jalan dan rawat inap tetap berjalan,” pungkasnya.
***
