Radarmalut.com – Pembatalan sepihak agenda pertemuan antara Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, dengan Ikatan Keluarga (IKA) Halmahera Utara se-Jabodetabek memantik kekecewaan. Di mana sikap tersebut dinilai bukan sekadar perubahan jadwal, tetapi wujud sebenarnya kekuasaan memberlakukan rakyatnya.
Ketua Umum IKA Halmahera Utara se-Jabodetabek, Novet Charles Akollo mengatakan, pertemuan itu sudah dikomunikasikan dan dikonfirmasi. Setelah mendapat kepastian, pihaknya mempersiapkan tempat serta mengundang para sesepuh dan keluarga besar Halmahera Utara di Jakarta.
Namun, menjelang pertemuan berlangsung, agendanya mendadak dibatalkan karena Bupati disebut harus menghadiri kegiatan lain bersama pimpinan salah satu partai politik.
“Ini sangat mengecewakan. Kami mempertanyakan keseriusan seorang kepala daerah dalam memegang komitmen dengan masyarakatnya. Kalau pertemuan yang telah disepakati saja bisa dibatalkan tanpa kepastian, bagaimana masyarakat diminta percaya pada janji-janji yang lebih besar?” katanya, Kamis (27/8/2026).
Novet menjelaskan, sebelumnya meminta audiensi guna membicarakan sejumlah persoalan penting di Halmahera Utara, termasuk gejolak masyarakat soal Perda tentang Hilirisasi Kelapa. Alhasil, para sesepuh telah meluangkan waktu dari aktivitas masing-masing demi membicarakan masa depan daerah.
“Kami semua memiliki kesibukan dan agenda kerja yang sengaja dilonggarkan pada Selasa, 25 Agustus 2026. Kami hadir di sini bukan tanpa aktivitas, tapi kami memilih mendahulukan kepentingan publik dan kemajuan daerah. Jadi, bukan saja Pak Bupati yang sibuk, tapi kami juga,” cecarnya.
“Kami menyampaikan kekecewaan dari pengurus dan anggota serta mengecam sikap yang dianggap abai terhadap forum masyarakat. Kami menilai seorang kepala daerah tidak boleh membangun jarak dengan rakyat,” sambungnya.
Novet menyebut, kekuasaan tidak seharusnya hanya sibuk mengurus agenda elite dan relasi politik, sementara ruang dialog dengan masyarakat ditempatkan sebagai urusan yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Kepemimpinan publik tak sekadar soal jabatan, namun tanggung jawab untuk mendengar suara rakyat.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada prioritas yang keliru karena agenda politik elite lebih mudah mendapat ruang, sedangkan masyarakat yang datang membawa persoalan daerah justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tandasnya.
IKA Halmahera Utara mendesak Bupati Piet Hein Babua memberikan penjelasan terbuka. Sebab, ketika komunikasi antara penguasa dan rakyat mulai diperlakukan secara tidak adil, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jadwal pertemuan, melainkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan itu sendiri.
***
