Radarmalut.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai bersama Grup Aksi Human Rights Ternate menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Gedung Oikumene, Senin (18/5/2026) malam.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Menyingkap Tabir Keserakahan di Meja Makan’ itu diikuti kurang lebih 250 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum. Peserta tampak memadati ruangan Gedung Oikumene sambil menyaksikan pemutaran film menggunakan layar proyektor.
Pantauan radarmalut, suasana nobar berlangsung tenang dan serius. Minimnya pencahayaan di dalam ruangan menambah suasana khidmat selama film diputar. Sejumlah peserta terlihat fokus mengikuti setiap adegan yang mengangkat isu perampasan tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, hingga persoalan kemanusiaan di Papua.
Presiden BEM Unipas Morotai, Rifaldi Madjid mengatakan, pemutaran film dokumenter tersebut bertujuan membuka kesadaran publik terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan konflik agraria yang terjadi di Papua.
Menurut Rifaldi, film Pesta Babi menjadi gambaran tentang dugaan perampasan tanah adat dan problem sosial yang hingga kini masih dialami masyarakat Papua.
“Tujuan dari diselenggarakannya nobar film dokumenter ini saya kira sebagai bukti kejahatan di Papua. Problem di Papua seharusnya mendapat solidaritas dari teman-teman dan masyarakat, khususnya kita di Morotai, karena lewat film dokumenter Pesta Babi ini kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi perampasan tanah adat di Papua,” katanya.
Rifaldi menilai persoalan yang diangkat dalam film dokumenter Pesta Babi merupakan karya jurnalistik oleh Dandhy Dwi Laksono memiliki keterkaitan dengan kondisi di Pulau Morotai, terutama menyangkut keberadaan militer dan konflik lahan masyarakat.
“Di balik film dokumenter ini saya kira ada keterkaitan militer di Papua dan di Morotai. Dari kami BEM Unipas melihat kedatangan militer di Morotai misalnya terkait pembebasan Irian Barat, namun faktanya ketika konflik itu sudah selesai beberapa lahan warga telah dicaplok dan diklaim oleh AURI,” ungkapnya.
Rifaldi menjelaskan, kondisi tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai agar lebih kritis terhadap persoalan agraria dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada hak-hak masyarakat.
“Sering kali ada bahasa-bahasa kekuasaan bahwa ini demi keamanan, tapi faktanya di balik itu ada perampasan lahan di Morotai,” bebernya.
Rifaldi menyebut, materi yang disampaikan tiga narasumber dalam diskusi memiliki korelasi dengan isi film dokumenter Pesta Babi, terutama terkait sengketa lahan dan isu Morotai yang direncanakan akan dijadikan pangkalan militer internasional.
***
