Radarmalut.com – Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba angkat bicara terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar pedagang kecil di kawasan Army Dock dan Desa Darame, Kabupaten Pulau Morotai.
Persoalan tersebut disampaikan warga saat kegiatan reses Nazlatan di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Sabtu (16/5/2026). Menanggapi keluhan masyarakat, ia mengatakan segala bentuk pungli tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, Nazlatan meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan informasi secara lisan, tetapi juga mengumpulkan bukti pendukung agar laporan yang diajukan memiliki dasar kuat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurutnya, dokumentasi sangat penting, terutama karena ada kemungkinan oknum tentara tertentu menyalahgunakan atribut atau seragam institusi untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
“Untuk dugaan pungli yang melibatkan oknum TNI AU, saya meminta agar didokumentasikan supaya bisa menjadi barang bukti,” katanya di hadapan warga.
Nazlatan pun meluruskan pemahaman masyarakat terkait kewenangan DPRD Provinsi dalam memanggil institusi vertikal seperti TNI melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Karena pihaknya hanya memiliki kewenangan langsung terhadap lembaga yang menggunakan anggaran daerah melalui APBD.
“Untuk institusi yang anggarannya bersumber dari pusat, seperti TNI, kewenangan RDP berada di DPR RI,” jelasnya.
Meski demikian, Nazlatan memastikan DPRD Provinsi Maluku Utara tetap membuka ruang komunikasi dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan institusi terkait secara persuasif dan kelembagaan.
Nazlatan juga mempersilakan masyarakat yang merasa menjadi korban untuk menyampaikan laporan resmi kepada Komisi I DPRD Maluku Utara, agar dapat disampaikan melalui surat maupun permohonan audiensi, dengan melampirkan bukti dan dokumentasi secara jelas.
“Kami membutuhkan waktu untuk mempelajari data yang ada agar langkah yang diambil benar-benar memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
***
