Ketua Pansus, Rustam Ode Nuru menyampaikan kerja-kerja pihaknya selama satu bulan ke depan. (RadarFoto/Aroek)
“Tapi kalau ada toleransi dalam konteks pengelihatan BPK atau lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) itu tidak masalah. Kalau arahnya ke tingkat yang parah, kita bisa gunakan hak itu (angket DPRD),” imbuhnya.