Polemik ini mencerminkan perlunya tata kelola distribusi BBM subsidi yang lebih transparan dan akuntabel di Halmahera Selatan. DPRD mendesak Disperindag segera menyusun sistem pendataan yang lebih ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.

***

Tag Terkait:
Armain Faroek
Penulis
Tim Radar
Editor
Reporter