“Setelah ada info dari PVMBG langsung diambil langkah cepat. Jika sedikit saja terlambat maka mungkin akan ada korban. Gunung Ibu ini secara catatan sejarah tidak pernah ada letusan, hanya pasir dan asap. Empat hari yang lalu ada kenaikan tapi grafiknya tak seperti awal,” jelasnya.
Suharyanto menuturkan, pemerintah harus terlibat penuh dari peralihan darurat ke pemulihan agar pendataannya dimaksimalkan, terutama jika ada rumah warga yang mengalami kerusakan fisik bangunan ada langka perbaikan, baik yang kategori rusak ringan, sedang hingga berat.
“Jika ada kerusakan rumah maka didata saja. Jika itu bisa diperbaiki dalam jangka pendek maka diajukan saja. Misal mereka butuh atap pasti diberikan, namun rusak ringan, sedang atau berat maka akan ada proses,” katanya.
Suharyanto meminta pemerintah setempat untuk mengambil solusi terbaik dengan memanfaatkan program-program kementerian lembaga yang ada terkait permasalahan warga yang kehilngan mata pencarian, karena jangan sampai usai erupsi masyarakat jadi menderita dan jatuh miskin.
“Mereka yang tidak bisa mencari nafkah, pemerintah harus bantu melalui beberapa mekanisme untuk membantu spesifiknya itu seperti apa. Jangan sampai setelah tanggap darurat ini berakhir mereka jadi jatuh miskin,” jelasnya.
Selain itu, Suharyanto juga menyerahkan bantuan tahap kedua berupa DSP senilai Rp 550 juta dengan rincian Rp 250 juta kepada Pemda Halmahera Barat, Rp 150 juta untuk Kodim dan Rp 150 juta lagi untuk Polres setempat dan logistik 16 ton. Sebelumnya, Rp 250 juta jadi totalnya sudah Rp 800 juta.
***
Tinggalkan Balasan