Rahim mengakui, ada tren penurunan kemiskinan di Halmahera Tengah, tetapi tidak sampai 6 persen. Jika pemerintahan sekarang memiliki data seperti yang telah disampaikan pada beberapa minggu lalu lewat media berarti sangat luar biasa.
“Itu tidak bisa, biar dia cerdas lagi apalagi hanya dalam jangka 1 tahun lebih terus penurunannya sampai 6% itu namanya takabur. Kalau setiap tahun turun 1% itu masih masuk akal tapi kalau turun 6% berarti orang itu jago, saya akui dan saya harus angkat topi. Harus realistis jangan kemudian berdiplomasi dan fakta dibawah tidak ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapelitbangda Halmahera Tengah Salim Kamaluddin mengungkapkan, dari rilis data yang dikeluarkan BPS Maluku Utara bahwa Halmahera Tengah tidak termasuk kategori miskin ekstrem karena tahun 2021 berada diangka 13,52 persen, 2022 diposisi 12 persen dan 2023 tercatat 11,4 persen.
“Namun kesulitan pemerintah daerah dalam mengatasi angka kemiskinan di Halmahera Tengah adalah persoalan demografi dan urbanisasi penduduk yang tidak menetap. Kemudian menjadi variabel atau indikator yang berpengaruh terhadap kemiskinan melalui data by name by address,” ujarnya.
Ia membeberkan hasil data kemiskinan tahun ini bisa turun di tahun depan lewat program yang sudah berjalan dengan jumlah kucuran anggaran Rp 200 miliar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik.
“Insyaallah, di tahun 2025 bisa berkurang hingga 5 sampai 6%. Program prioritas itu, penyediaan layanan air bersih, pembangunan rumah warga, masjid, gereja, pemberian bantuan imam dan pendeta maupun pemberian santunan kepada lansia di atas 60 tahun secara stimulan,” imbuhnya.
***
Tinggalkan Balasan