Radarmalut.com – DPRD Kabupaten Pulau Morotai mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pulau Morotai segera melaksanakan pelatihan operator untuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan skema masing-masing sekolah memiliki satu tenaga administrasi.
Hal ini agar mencegah sekolah kehilangan hak menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Karena menyusul persoalan ada 11 Sekolah Dasar (SD) dan 15 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pulau Morotai yang tidak menerima Dana BOSP Tahun 2026.
Anggota Komisi III DPRD Pulau Morotai Naswin Rowo mengatakan, salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengelolaan Dapodik di sejumlah sekolah. “Ini menjadi peringatan bagi Disdikbud agar lebih aktif memantau sekolah dalam melakukan penginputan data dan sinkronisasi Dapodik,” katanya, Rabu (29/7).
Menurutnya, masalah tersebut tidak boleh dianggap remeh. Ia meminta dinas terkait untuk merealisasikan pelatihan operator Dapodik sebagaimana telah disepakati dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III, Disdikbud dan pihak sekolah beberapa waktu lalu.
“Dengan waktu yang tersisa cukup singkat, dinas harus proaktif melaksanakan pelatihan operator Dapodik agar setiap sekolah memiliki operator yang mampu mengelola data pendidikan secara baik,” ujarnya.
Ketua DPC PKB Pulau Morotai ini juga mengingatkan seluruh sekolah mengupayakan melakukan sinkronisasi Dapodik. Sebab, batas akhir penginputan data untuk penetapan penerima Dana BOSP Tahun 2027 adalah 31 Agustus 2026.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, Dana BOSP sangat dibutuhkan untuk membiayai operasional sekolah. Jika sekolah abai, maka yang dirugikan bukan hanya sekolah, tetapi juga para siswa,” bebernya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Pulau Morotai, Alfata Sibua memastikan proses sinkronisasi Dapodik untuk Tahun 2027 akan diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk penyelesaian Dapodik 2027, insyaallah selesai sebelum batas waktu 31 Agustus 2026, karena skema yang dipakai masing-masing jenjang didampingi oleh tiga orang pendamping operator, yakni TK/PAUD, SD dan SMP, sehingga sinkronisasi data lebih cepat ditangani,” jelasnya.
“Di samping itu para pengawas juga mengawal kepala sekolah dan operator. Ini terbukti, sebelum masuk Agustus sekolah yang belum sinkronisasi tinggal beberapa sekolah saja,” tambahnya.
Berdasarkan data progres sinkronisasi Dapodik Kabupaten Pulau Morotai yang diterima radarmalut, pada jenjang SD terdapat 83 sekolah, dengan 60 sekolah telah melakukan sinkronisasi dan 23 sekolah belum, atau progres mencapai 72,3 persen.
Sementara pada jenjang SMP terdapat 31 sekolah, dengan 24 sekolah telah sinkronisasi dan 7 sekolah belum sinkronisasi, sehingga progres mencapai 77,4 persen.
***
