Radarmalut.com – Di balik pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan pendapatan PPPK sebesar 30 persen oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan justru ada siasat lain dengan mengucurkan Rp 25,58 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2024-2026.
Dana puluhan miliar tersebut tidak juga dialokasikan mendongkrak pelayanan dasar publik, tetapi untuk membangun dan merehabilitasi fasilitas sejumlah instansi vertikal, mulai dari kepolisian, kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy mempertanyakan rasionalitas kebijakan anggaran yang dipimpin Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, itu. Pasalnya, anggaran daerah dengan nominal fantastis malah disuntikkan ke instansi yang sudah didanai APBN.
“Publik berhak menagih kejelasan. Mengapa saat pemerintah daerah gencar menggaungkan efisiensi sampai mengorbankan hak penghasilan pegawainya sendiri, di saat bersamaan APBD justru loyal membiayai fasilitas institusi pusat?,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pembangunan maupun pengembangan infrastruktur fisik ketiga lembaga tersebut semestinya menjadi beban perencanaan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat, bukan ditumpangkan pada kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
Zulfikran menilai, dalih ‘sinergi antarlembaga’ kerap kali dijadikan tameng untuk melegitimasi belanja-belanja di luar urusan wajib pemerintahan daerah. Apabila hal ini berdampak terhadap masyarakat keseluruhan, maka Pemkot harus dibuka.
“Kami tidak mempersoalkan eksistensi Polda, Kejaksaan, atau BNNK sebagai pilar negara. Yang kami bedah adalah pertimbangan Pemkot Tidore mengambil alih beban pembiayaan APBN ke dalam APBD. Jika memang ada urgensi yang berdampak langsung pada pelayanan warga Tidore, buka datanya secara konkret,” imbuhnya.
Bagi LBH, kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemkot mengalami distorsi makna. Efisiensi seyogianya menjadi instrumen untuk memangkas belanja non-prioritas dan mengoptimalkan kualitas belanja publik, bukan diterapkan secara tebang pilih dengan ketat terhadap kesejahteraan aparatur daerah, namun longgar untuk pembangunan fisik instansi vertikal.
Zulfikran menyebut aliran dana ini menyimpan potensi kerawanan administratif dan hukum apabila tidak dikawal ketat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap rupiah APBD wajib tunduk pada asas tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
Lanjutnya, meski regulasi tidak menutup ruang bagi daerah untuk memberikan dukungan kepada instansi vertikal, mekanisme penganggaran dan status hukum aset pasca-pembangunan sering kali menjadi titik rawan penyimpangan.
Zulfikran mendesak adanya audit administratif agar memastikan skema yang digunakan Pemkot Tidore. Apakah alokasi Rp 25,58 miliar itu dicatat sebagai belanja modal daerah atau skema hibah kepada pemerintah pusat, serta bagaimana kejelasan serah terima asetnya.
“Jangan sampai uang rakyat Tidore habis untuk membangun gedung megah yang pada akhirnya beralih menjadi aset instansi lain tanpa kejelasan mekanisme dan pertanggungjawaban hukum. Sebuah kebijakan tidak otomatis kebal hukum hanya karena sudah diketok di dalam dokumen APBD,” cecarnya.
Kemana DPRD dan Inspektorat
Besarnya alokasi anggaran yang mengalir ke institusi penegak hukum ini juga menjadi ujian bagi independensi fungsi pengawasan di daerah. Pihaknya meminta DPRD Kota Tidore Kepulauan tidak hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif tapi membedah dasar kebutuhan, analisis kemampuan fiskal, hingga relevansi manfaat langsung proyek bagi masyarakat.
Di sisi internal, Zulfikran mengatakan, Inspektorat daerah dituntut melakukan reviu menyeluruh terhadap kesesuaian perencanaan sampai pertanggungjawaban realisasi anggaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur, lembaga pemeriksa eksternal yang berwenang didorong untuk segera turun tangan.
“Keberhasilan kepala daerah tidak diukur dari seberapa banyak gedung instansi pusat yang berhasil ia bangun menggunakan APBD. Uang rakyat tidak boleh dikelola atas dasar pertimbangan kedekatan kelembagaan atau sekadar memoles citra sinergi. Setiap keputusan belanja harus mampu diuji secara hukum, fiskal, dan kepentingan publik,” tandasnya.
***




