ManRadarmalut.com – Tersangka dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) mantan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus bersama tiga orang saksi tiba di Pengadilan Negeri Ternate dengan menumpangi mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kamis (12/11/2026) pukul 11.38 WIT.

Namun penampakan lain dari kendaraan taktis milik Kejaksaan Tinggi yang berwarna kombinasi tua khas instansi tersebut ternyata tidak terpasang pelat nomor. Padahal, setiap mobil lambang Korps Adhyaksa sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2022.

Tersangka dan para saksi mengenakan rompi tahanan dengan kondisi tangan terborgol berjalan menuju ruangan untuk menunggu waktu sidang. Kasus yang menyeret Aliong ini telah merugikan negara sebesar Rp 8 miliar dari total proyek pembangunan Rp 17,5 miliar.

Sementara, saksi-saksi yang dihadirkan adalah Yopi Saraung, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, Melankton Relandesang selaku kontraktor pelaksana proyek, serta Suprayidno, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, turut dihadirkan mantan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Kehadiran para saksi ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara yang menyeret Aliong sebagai terdakwa. Keterangan mereka diharapkan dapat mengungkap lebih jauh proses pelaksanaan proyek pembangunan Isda, termasuk dugaan penyimpangan anggaran dan aliran dana yang menjadi pokok perkara.

Dalam sidang dakwaan sebelumnya, JPU Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Isda yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023-2024 senilai Rp 17,5 miliar juga disinyalir mengalir ke kantong Aliong sebesar Rp 2,4 miliar.

Aliong didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor. Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Kasus yang sama, Yopi divonis enam tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan Melankton dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

***

Haerudin Muhammad
Editor