Radarmalut.com – Kebijakan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen memicu sejumlah masalah. Di mana krisis fiskal dan pemangkasan TKD dari pemerintah pusat, tetapi malah APBD senilai Rp 25,5 miliar dikucurkan membiayai fasilitas instansi vertikal.
Alokasi dana bersumber dari uang rakyat tersebut disedot untuk membangun dan merenovasi aset lembaga penegak hukum, mulai dari jajaran Polda Maluku Utara (termasuk Polresta dan Polsek), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan, hingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tidore Kepulauan.
Kebijakan belanja ini menuai pertanyaan besar ihwal skala prioritas pemerintah daerah, mengingat dinamika keuangan Pemkot Tidore justru tengah berada dalam cengkeraman defisit anggaran yang parah.
Pada tahun anggaran 2024 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemkot sempat mencatat surplus pada laporan operasional sebesar Rp 13,33 miliar. Kendati demikian, tercatat pula Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir tahun, yang membengkak Rp 46,86 miliar sehingga dialihkan sebagai komponen pembiayaan tahun berikutnya.
Di tahun yang sama, Pemkot tetap mengalirkan anggaran senilai Rp 5.062.680.000 untuk infrastruktur Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara, seperti rekonstruksi jalan SPN-Samafu, pembangunan pagar, gorong-gorong, normalisasi sungai, serta rehabilitasi Kantor Polresta Tidore dan renovasi Mess/Aula Kejari Tidore Kepulauan.
Memasuki tahun 2025, struktur perubahan APBD masih sangat bergantung pada sisa napas anggaran masa lalu, dengan memanfaatkan pembiayaan netto dari SiLPA 2024 sebesar Rp 42,86 miliar demi menyeimbangkan kas daerah. Di saat bersamaan, lonjakan proyek mercusuar instansi vertikal digelontorkan sampai menyentuh angka Rp 10.251.000.000.
Anggaran ini mencakup pembangunan Gedung SPKT Polda Maluku Utara (Rp 5,17 miliar), Gedung Reskrim, Narkoba, Sikum, dan Propam Polresta Tidore (Rp 2,35 miliar), Gedung Rumah Rehabilitasi Narkoba BNNK (Rp 2,35 miliar), maupun penataan halaman Kantor Kejari Tidore Kepulauan (Rp 1,15 miliar).
Selanjutnya, krisis fiskal benar-benar mencapai titik nadir pada tahun 2026. Pemangkasan dana transfer pusat yang drastis memicu defisit APBD Kota Tidore yang diperkirakan menganga di kisaran Rp 50 miliar hingga mencapai Rp 172,93 miliar dalam rancangan awal/perubahan.
Ironisnya, di tengah menganga lebar lubang defisit, pola penganggaran untuk proyek instansi vertikal justru tetap dipaksakan dengan nilai yang relatif sama besar, yakni mencapai Rp 10.275.000.000, lengkap dengan biaya perencanaan dan pengawasan teknisnya.
Puncak dari karut-marut pengelolaan fiskal berdampak langsung terhadap nasib aparatur di lingkup internal Pemkot Tidore. Hal tersebut memaksa Muhammad Sinen mengambil ‘jalan tikus’ berupa efisiensi ekstrem, dengan memangkas TPP ASN serta pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 30 persen.
***



