Radarmalut.com – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate Kadar Noh mengistruksikan JPU Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mendalami peran mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.
Perintah itu menyusul dugaan keterangan berbelit-belit yang disampaikan saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) 2023 pada Kamis (12/11/2026), saat memeriksa Dero sebagai saksi untuk terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus.
Hakim meminta agar fakta-fakta persidangan tersebut dicatat dan ditindaklanjuti hingga tahap penetapan tersangka jika ditemukan kecukupan alat bukti. Karena Dero mengaku tidak mencairkan maupun mengetahui proses pencairan anggaran proyek Isda senilai Rp 17,5 miliar, meskipun dananya telah cair dua tahap atau mencapai 50 persen.
Dero berdalih sedang berada di Jakarta dan menjalankan ibadah umrah, serta mengeklaim pencairan dikomunikasikan langsung antara Aliong Mus dan mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pulau Taliabu, Nunung Susilawati, yang notabene merupakan kerabatnya.
Pernyataan itu memicu kemarahan majelis hakim karena dinilai tidak masuk akal bagi seorang kepala instansi pengelola keuangan daerah. “Saudara kalau kasih keterangan jangan putar-putar di sini. Pak Jaksa nanti telusuri ya. Berapa kali cair? Dua kali. Dari siapa ke rekening siapa? Kau kepala tidak tahu, lalu siapa yang tahu?” tegas Kadar di ruang sidang.
Posisi Dero semakin terpojok setelah seluruh alibinya dibantah mentah-mentah oleh Nunung ketika dihadirkan sebagai saksi pada sidang lanjutan, Senin (16/11/2026). Di hadapan majelis hakim, Nunung mengatakan seluruh proses pencairan dana proyek Isda diketahui dan diperintahkan langsung oleh Dero, bahkan melalui pesan singkat.
Nunung membeberkan bukti pesan WhatsApp dari Dero yang mendesak agar pencairan segera dirampungkan dengan alasan Tuan Takur sudah marah. Istilah yang merujuk pada terdakwa Aliong Mus.
“Saya selalu berpatokan pada perintah atasan saya. Perintah itu dilakukan melalui pesan WhatsApp dan semuanya telah saya jadikan sebagai bukti,” ujar Nunung.
Aliran Dana dan Saksi Lain
Selain alur pencairan, majelis hakim dan JPU turut mencecar pemberian satu unit sepeda motor trail senilai Rp 39 juta dari Dero kepada Nunung. Nunung membenarkan menerima kendaraan tersebut, namun mengaku tidak mengetahui sumber asal-usul dananya dan mengira murni dari uang pribadi atasannya.
Dalam sidang, JPU juga menghadirkan dua saksi lainnya, yakni mantan Sekda Pulau Taliabu Salim Ganiru dan mantan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Pulau Taliabu Sudarman. Usai pemeriksaan saksi, sidang ditunda dan dijadwalkan kembali pada Jumat (20/11/2026).
Kasus dugaan korupsi proyek ISDA Pulau Taliabu bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pagu Rp 17,5 miliar dan kerugian keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 miliar. Dalam dakwaan yang dibacakan, JPU mendakwa Aliong Mus melakukan korupsi secara bersama-sama serta diduga menerima aliran dana sebesar Rp 2,4 miliar.
Sebelum menyeret Aliong ke meja hijau, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah lebih dulu memproses hukum tiga tersangka lainnya, yakni mantan Kadis PUPR Pulau Taliabu Suprayidno, pelaksana kegiatan Melankton Relandesan, serta Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun Yopi Saraung.
***




