Radarmalut.com – Pemerintah membantah terkait data yang disebut berada pada peringkat pertama oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, karena berdasarkan penduduk miskin yang dikantongi mengalami angka penurunan signifikan di tahun 2024.

Selain punya data, diklaim memiliki program prioritas yang kini dikembangkan untuk menekan penurunan grafik kemiskinan dengan menyediakan anggaran senilai Rp 200 . Faktor penyebab utama problem tersebut dikarenakan kepadatan penduduk.

“Data BPS Halmahera Tengah menunjukkan kemiskinan berada diurutan kedua setelah , sehingga jika dilihat dari angka-angka setiap tahunnya maka ada penurunan signifikan sampai 1%, dibandingkan dengan kabupaten lain,” kata Pj Halmahera Tengah ketika kegiatan Musrembang di Ternate pada Selasa kemarin.

Ikram menjelaskan, pihaknya memperkuat program ekonomi tepat sasaran guna mengantisipasi angka kemiskinan yang sewaktu-waktu bisa melambung tinggi, tentu pengusaha kecil menjadi prioritas utama karena bisa menyediakan lapangan kerja kepada lain.

“Pemerintah Halmahera Tengah menyediakan dua program prioritas, yaitu penurunan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bappeda Halmahera Tengah Salim Kamaluddin mengungkapkan, dari rilis data yang dikeluarkan BPS Maluku Utara bahwa Halmahera Tengah tidak termasuk kategori miskin ekstrem karena tahun 2021 berada diangka 13,52%, 2022 diposisi 12% dan 2023 tercatat 11,4%.

“Namun kesulitan pemerintah daerah dalam mengatasi angka kemiskinan di Halmahera Tengah adalah persoalan demografi dan urbanisasi penduduk yang tidak menetap. Kemudian menjadi variabel atau indikator yang berpengaruh terhadap kemiskinan melalui data by name by address,” ujarnya.

Ia membeberkan hasil data kemiskinan tahun ini bisa turun di tahun depan lewat program yang sudah berjalan dengan jumlah kucuran anggaran Rp 200 miliar kepada Organisasi Perangkat Daerah () untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik.

“Insyaallah, di tahun 2025 bisa berkurang hingga 5 sampai 6%. Program prioritas itu, penyediaan layanan , pembangunan rumah warga, masjid, gereja, pemberian bantuan imam dan pendeta maupun pemberian santunan kepada lansia di atas 60 tahun secara stimulan,” pungkasnya.

Haerudin Muhammad
Editor
Radar Malut
Reporter