Radarmalut.com – Selama dua tahun proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Pulau Makian tidak mencapai progres semestinya sesuai dengan kucuran anggaran puluhan miliar. Bangunan terletak di Desa Rabutdaiyo, Halmahera Selatan itu kondisinya sangat berantakan.
Diketahui, pekerjaan dengan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023, melekat pada Dinas Kesehatan Halmahera Selan senilai Rp 44.234.325.748,88 dikerjakan PT Bina Bangun Sakti. Istimasi waktu selama 270 hari dan berakhir tanggal 29 Desember di tahun yang sama.
Namun baru pencairan tahap pertama Rp 11 miliar dan progresnya 25 persen. Pihak rekanan sudah bermasalah sehingga tak bisa melanjutkan proyek, maka dianggarkan kembali menggunakan APBD 2024 sebesar Rp 18,9 miliar. Tender dimenangkan PT Tugu Utama Sejati, beralamat di Ternate.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Masdar Mansur menyebut proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Makian dikerjakan hanya asal-asalan. Hal ini usai pihaknya mengecek kondisi bangunan yang berada di Kecamatan Pulau Makian tersebut.
“Kami anggap pekerjaan RSP hanya dibuatkan asal-asalan saja. Sejumlah problem yang ditemukan yaitu tanpa papan proyek dan tiang penyangganya tidak sesuai spesifikasi. Kalau mau jujur pekerjaannya sangat amburadul,” katanya kepada reporter radarmalut, Rabu (12/3/2025).
Masdar menjelaskan pekerjaan Rumah Sakit Pratama telah menelan anggaran cukup besar sejak pembangunan tahap pertama. Dinas Kesehatan dan PPK harus serius mengawal karena kali ini dianggarkan memakai APBD.
“Ibu Kadis Kesehatan tolong serius, ini proyek daerah dan pekerjaannya gunakan APBD. Kami tidak ingin proyek RSP hanya menjadi proyek yang menghabiskan anggaran tapi tidak pernah tuntas,” ujarnya.
Masdar meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mereka yang ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam suatu kegiatan pembangunan harus mempunyai kemampuan dan kompetensi keilmuannya.
“Nanti jadinya seperti ini, orang yang bukan punya keilmuan di bagian ahli pembangunan dijadikan sebagai PPK, sehingga proyek yang dikerjakan tidak pernah tuntas. Contoh riilnya Rumah Sakit Pratama Pulau Makian ini,” bebernya.
Rekan komisi Masdar, Rustam Ode Nuru menyampaikan PPK dan Kepala Dinas Kesehatan tidak maksimal dalam mengawal dan mengawasi kontraktor. Ia lalu menyarankan untuk dibongkar saja, karena pekerjaannya selalu bermasalah.
