6Radarmalut.com – Sebanyak enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara secara resmi telah mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Keenam abdi negara yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa (Cakades) tersebut tersebar di enam desa berbeda, di antaranya Valentinus Mitang (Desa Sumbong), Donald Kapolateang Seng (Desa Pancado),  Martinus (Desa Kilo), Badri (Desa Air Kalimat), Muriadin La Dunge (Desa Jorjoga), dan Junaidi Soamole (Desa Loseng).

Namun pengajuan administrasi mereka terbentur dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pulau Taliabu Ruslan La Habibu yang sebelumnya meminta para camat menyosialisasikan bahwa Bupati tidak akan memberikan izin bagi ASN untuk mencalonkan diri dalam Pilkades.

Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun menilai pernyataan itu harus segera diluruskan agar tidak memicu ketakutan maupun kesalahpahaman di kalangan birokrasi. Menurutnya, persetujuan izin ASN mengikuti Pilkades wajib mengacu pada regulasi kepegawaian, bukan diputuskan melalui instruksi lisan sebelum adanya verifikasi berkas permohonan.

“Kalau Kadis PMD menyampaikan kepada para camat bahwa Bupati tidak akan memberikan izin. Pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Apakah sudah ada permohonan dari ASN yang bersangkutan, kemudian ditolak? Atau memang sejak awal pemerintah daerah sudah menutup kesempatan bagi ASN untuk maju?” katanya, Senin (16/11/2026).

Merujuk aturan yang berlaku, Budiman memaparkan hak politik PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dijamin dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam regulasi, PNS yang maju dalam Pilkades diwajibkan mengantongi izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada PPK. Apabila terpilih dan dilantik, maka bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat sebagai kepala desa tanpa kehilangan status kepegawaiannya.

“Artinya, negara sudah membuka ruang bagi PNS untuk mencalonkan diri. Ada mekanisme izin, ada cuti, dan ada ketentuan apabila terpilih. Jadi jangan sampai aturan yang sudah memberikan ruang justru diterjemahkan seolah-olah ASN dilarang maju Pilkades,” paparnya.

Budiman menjelaskan, prosedur normatifnya dimulai dari pengajuan izin ke pimpinan instansi tempat PNS bertugas, lalu diteruskan ke Bupati selaku PPK untuk mendapatkan persetujuan. Ia mengingatkan agar kewenangan PPK tidak digunakan untuk menjegal hak warga negara yang telah memenuhi syarat administratif.

“Jika para Cakades dari PNS memenuhi syarat sebagaimana ketentuan untuk mendapatkan izin, lalu tidak diberikan, tentunya itu bertentangan. Jika pengajuannya memenuhi syarat dan tidak mendapatkan persetujuan dari PPK, maka itu pelanggaran berat,” ujarnya.

Kendati begitu, Budiman menyebut pihaknya tidak menuntut agar seluruh permohonan otomatis disetujui. Setiap berkas tetap harus diuji secara objektif. Jika ada pemohon yang gugur secara administratif, alasannya wajib dijelaskan secara transparan tanpa menggeneralisasi larangan bagi seluruh ASN.

Selain persoalan perizinan PNS, Budiman mendesak Dinas PMD bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar tidak menyamaratakan aturan antara PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebab, mengingat keduanya memiliki konsekuensi kepegawaian yang berbeda, instansi teknis diminta menyebarluaskan mekanisme serta konsekuensi hukum bagi PPPK apabila terpilih menjadi kepala desa.

Budiman juga meminta Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus memberikan penjelasan terkait simpang siur pernyataan Kadis PMD tersebut, sekaligus menjamin ruang demokrasi di tingkat desa tetap terbuka lebar bagi siapa pun yang memenuhi syarat.

“Pilkades ini bukan milik pemerintah daerah, bukan milik Bupati, dan bukan milik Kadis PMD. Ini ruang demokrasi masyarakat desa. Pemerintah tugasnya mengatur dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, jangan membatasi kesempatan orang yang ingin mengabdi melalui jalur pemerintahan desa,” pungkasnya.

***

Haerudin Muhammad
Editor