Radarmalut.com – Puluhan mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai menggelar aksi di depan kantor DPRD, Kamis (30/4/2026). Mereka membawa baliho bertuliskan ‘Indonesia Krisis Keadilan, Bupati dan DPRD Morotai Tidak Becus’, secara terbuka menuding lembaga eksekutif dan legislatif gagal menjalankan amanat rakyat.
Aksi demonstrasi ini bukan tanpa alasan. Para mahasiswa menilai Kabupaten Pulau Morotai sedang berada dalam situasi darurat keadilan di mana buruh dibiarkan menunggu upah tanpa kepastian, nelayan kesulitan mendapatkan BBM, dan berbagai persoalan publik dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian.
Koordinator aksi, Rifaldi Majid, dalam orasinya menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembiaran yang sistematis. Karena, banyak persoalan mendasar masyarakat tidak mampu ditangani oleh pemerintah maupun DPRD Morotai.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan. Ketika upah buruh tidak dibayar, ketika nelayan kesulitan hidup, dan ketika lingkungan rusak tanpa penanganan, maka pemerintah telah abai terhadap tanggung jawabnya,” katanya.
Dalam selebaran tuntutan, mahasiswa secara gamblang mendesak langkah konkret dari pemerintah. Mereka menulis, ‘segera bayar upah buruh yang tertunggak’ serta ‘selesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU Morotai.’
Mahasiswa juga menyoroti buruknya tata kelola lingkungan dan infrastruktur daerah. “Segera selesaikan masalah sampah B3, Pemda harus mempercepat perbaikan jalan rusak, segera buat BPJS Ketenagakerjaan buruh TKBM, dan selesaikan kasus kekerasan seksul di Morotai,” tulis dalam selebaran.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu sempat memanas sebelum akhirnya perwakilan massa diterima dalam forum hearing bersama DPRD Pulau Morotai. Dalam pertemuan tersebut, hadir anggota DPRD, Akbar Mangoda, Darmin Wairo, Muhammad Rivai, dan Rahabeam Sumahi, Naswin Rowo, serta Direktur PDAM, Fahri Abdul Aziz.
Hearing yang diikuti ratusan massa aksi itu menjadi ruang adu argumen antara mahasiswa dan pihak DPRD. Mahasiswa tetap menekan agar seluruh tuntutan tidak hanya didengar, tetapi segera ditindaklanjuti.
Dari hasil pertemuan tersebut, DPRD bersama PDAM Pulau Morotai menyepakati akan turun langsung ke lapangan guna memastikan berbagai kendala yang terjadi, khususnya terkait pelayanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat.
Fahri mengaku siap bertanggung jawab penuh atas persoalan air bersih, bahkan menyatakan kesediaannya untuk mundur dari jabatan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
***
