Radarmalut.com – Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara tak tanggung-tanggung membuat event olahraga bertaraf nasional yang berhadiah uang tunai ratusan juta rupiah meskipun di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Kegiatan dengan tema ‘Morotai Fun Run 10K, Lari di Tanah Samudra’ yang akan digelar besok pagi tersebut menyedot APBD 2026 sebesar Rp 469.500.000, dan total hadiahnya Rp 112 juta untuk lombah lari, hias bentor serta konten kreator.
Padahal, janji politik 2024 dari Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua dan wakilnya Rio Christian Pawane senilai Rp 200 juta per desa tidak bisa dituntaskan karena alasan APBD dipotong oleh pemerintah pusat ketika menjelang mereka dilantik.
Seorang pemuda Desa Rahmat, Al Said mengatakan, terdapat kejanggalan dalam pengalokasian anggaran, di mana kegiatan Fun Run didanai ratusan juta rupiah, sementara bantuan bagi janda dan lansia justru dipangkas dari sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 300 ribu per bulan.
“Ini menunjukkan cara membaca masalah yang keliru. Kegiatan seremonial justru dipoles habis-habisan, sedangkan kebutuhan dasar masyarakat diabaikan. Kalau ini bukan cara berpikir yang bermasalah, lalu apa?,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Al mengungkapkan, janji politik terkait anggaran kepemudaan sebesar Rp 200 juta yang hingga kini belum terealisasi. Di sisi lain, kondisi infrastruktur seperti jalan di pusat kota masih banyak yang rusak dan belum mendapat penanganan serius.
“Dalih efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah tidak berjalan adil. Efisiensi terkesan tebang pilih, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Yang dipangkas justru hak masyarakat kecil, sementara kegiatan yang bersifat seremonial tetap berjalan,” jelasnya.
Al mempertanyakan efektivitas kegiatan Fun Run yang diklaim untuk promosi pariwisata Morotai. Menurutnya, manfaat kegiatan tersebut cenderung dinikmati kalangan tertentu, seperti pelaku usaha dan masyarakat kelas menengah ke atas.
“Terus nelayan yang kesulitan menjual ikan karena keterbatasan fasilitas, janda lansia yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan buruh dengan upah rendah hanya menjadi penonton,” tanyanya.
Al berpendapat, anggaran sebesar Rp 469,5 juta seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, misal pembangunan fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), pabrik es mini, maupun subsidi distribusi hasil laut.
“Kalau dikelola dengan tepat, anggaran itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Morotai butuh pemimpin yang memahami persoalan rakyat, bukan hanya fokus pada kemeriahan acara,” imbuhnya.
***
