Radarmalut.com – Pemerintah diminta untuk terkait dengan pengelolaan APBD. Karena pada kenyataannya publik pun tidak ikut dilibatkan dan terkesan akses informasi juga ditutupi oleh pemangku kebijakan.

Hal ini dikemukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah () Maluku Utara ketika jumpa pers di Ternate, Senin (7/10/2024). Ada tujuh poin tuntutan sikap yang menyoroti fenomena sosial dengan harapan bisa menjadi pertimbangan pemerintah.

Adapun, menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku Utara ke-25 agar memberikan pembaruan atas problem yang ada, dengan mengangkat tajuk ‘Arah Maluku Utara Maju’.

Ketua PWPM Maluku Utara, Muhammad Fadly mengatakan, pernyataan yang dituangkan dalam sejumlah poin itu merupakan refleksi berbagai tantangan dan peluang untuk mewujudkan kemajuan Maluku Utara.

“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang mudah, misalnya melalui situs website resmi yang selalu diperbarui, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran,” katanya kepada .

Fadly menyampaikan gubernur dan wakil gubernur mesti berkomitmen penuh dalam memberantas . Kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika pejabat publik menjalankan tugas dengan dan akuntabel.

Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus disertai dengan program-program yang terukur dan berkesinambungan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Masyarakat berhak tahu dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan untuk kepentingan rakyat. Porsi kesejahteraan dipastikan merata tanpa memandang,” jelasnya.

Selain itu, Fadly menuturkan penguatan sektor lokal dan program transmigrasi guna mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. dilibatkan penuh untuk mengontrol kemandirian pangan.

Klik di halaman selanjutnya…

Haerudin Muhammad
Editor
Radar Malut
Reporter