Radarmalut.com – Pemerintah Maluku Utara diminta untuk transparan terkait dengan pengelolaan APBD. Karena pada kenyataannya publik pun tidak ikut dilibatkan dan terkesan akses informasi juga ditutupi oleh pemangku kebijakan.
Hal ini dikemukan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku Utara ketika jumpa pers di Ternate, Senin (7/10/2024). Ada tujuh poin tuntutan sikap yang menyoroti fenomena sosial dengan harapan bisa menjadi pertimbangan pemerintah.
Adapun, menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku Utara ke-25 agar memberikan pembaruan pemikiran atas problem yang ada, dengan mengangkat tajuk ‘Arah Maluku Utara Maju’.
Ketua PWPM Maluku Utara, Muhammad Fadly mengatakan, pernyataan yang dituangkan dalam sejumlah poin itu merupakan refleksi berbagai tantangan dan peluang untuk mewujudkan kemajuan Maluku Utara.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang mudah, misalnya melalui situs website resmi yang selalu diperbarui, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran,” katanya kepada wartawan.
Fadly menyampaikan gubernur dan wakil gubernur mesti berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi. Kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika pejabat publik menjalankan tugas dengan jujur dan akuntabel.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus disertai dengan program-program yang terukur dan berkesinambungan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Masyarakat berhak tahu dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan untuk kepentingan rakyat. Porsi kesejahteraan dipastikan merata tanpa memandang,” jelasnya.
Selain itu, Fadly menuturkan penguatan sektor pertanian lokal dan program transmigrasi guna mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Petani dilibatkan penuh untuk mengontrol kemandirian pangan.
Klik di halaman selanjutnya…
Tinggalkan Balasan