Radarmalut.com – Meskipun DPP Partai Gerindra telah resmi mengeluarkan surat persetujuan model B.1-KWK kepada calon Wali Kota Ternate Syahril Abdurradjak dan Wakilnya Makmur Gamgulu, namun nyatanya hal itu memicu perpecahan di dalam internal partai politik.
Pasangan yang merupakan lawan tangguh petahana ini justru memantik gejolak di tubuh partai pendukung karena ketersinggungan sebagian kader yang merasa diabaikan dengan keputusan tersebut. Pasalnya, Syahril sendiri tidak masuk usulan oleh DPC Gerindra Kota Ternate.
“Rekomendasi yang diberikan kepada Syahril Abdurradjak tidak tahu pertimbangannya apa. Kalau alasan pertimbangan survei, kalau survei kan kita tahu sendiri seperti apa,” kata Wakil Ketua IV DPD Partai Gerindra Maluku Utara Ike Masita Tunas, Minggu (25/8/2024).
Ike juga mempertanyakan apa dasar partai DPD Gerindra membuat keputusan sendiri dengan mengusulkan Syahril-Makmur dalam kontestasi Pilwako Ternate. Padahal, masih banyak kader yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap partai.
“Akhirnya kader partai khusus di Kota Ternate dikesampingkan, pertimbangannya apa? Apakah kader partai tidak punya uang, peluang, dan potensi, kan bukan,” beber Srikandi Partai Gerindra itu.
Ike mengaku mengetahui permainan apa dilakukan dibalik dari usulan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara ke pasangan Wali Kota Ternate. Bahkan dengan adanya putusan DPP ini bakal menguatkan di tubuh partai akan retak atau tak solid bekerja secara maksimal.
“Pandangan saya sebagai politisi. Bukan politisi dari kemarin sore, saya juga pimpinan partai selama 10 tahun. Jadi, saya sudah tahu permainan apa yang dimainkan seorang Sahril Thahir. Sampai semua kader tidak direkomendasikan, di internal partai khusus DPD tidak sehat, Gerindra pecah,” ungkapnya.
Diketahui, selain pasangan Syahril-Makmur mendapatkan dukungan Partai Gerindra. Mereka juga telah mengantongi sejumlah partai politik, sehingga hanya menunggu pembukaan pendaftran Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Surat Persetujuan Parpol B.1-KWK tersebut bernomor 08/1502/Kpts/DPP-Gerindra/2024, yang diteken langsung oleh Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
***
Tinggalkan Balasan