Radarmalut.com – Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara akhirnya buka suara terkait kerusakan konstruksi pembangunan Sabo Dam di Kelurahan Rua, Kota Ternate. Di mana proyek senilai Rp 42,3 miliar dari APBN itu diklaim telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.
Sementara munculnya kerusakan pada beberapa sisi masih berada dalam masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab PT Bukaka Pasir Indah sebagai kontraktor pelaksana. Meski begitu, proyek tersebut juga menuai penilaian kalangan akademisi maupun praktisi hukum.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai II BWS Maluku Utara, Irwan Mohamad mengatakan, seluruh tahapan pembangunan Sabo Dam telah dilaksanakan mengacu dalam dokumen kontrak dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Semua tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi, mengacu pada desain yang telah ditetapkan serta ketentuan teknis yang berlaku,” ujar Irwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).
Irwan menyebut proyek Sabo Dam sudah melalui proses reviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan hasilnya menyatakan pekerjaan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Adapun sejumlah catatan bersifat administratif dan teknis minor, namun telah ditindaklanjuti.
Terkait kondisi gerusan pada bagian talud sungai yang menjadi perhatian publik, Irwan menjelaskan bahwa proyek masih berada dalam masa pemeliharaan. Karena itu, perbaikan merupakan tanggung jawab penyedia jasa sesuai mekanisme defect liability period dalam kontrak.
Sementara, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Maluku Utara, Muhammad Yunus mengatakan, Sabo Dam di Kelurahan Rua memiliki fungsi strategis sebagai pengendali sedimen dan peredam energi aliran, terutama untuk mengantisipasi banjir bandang yang kerap membawa material dari hulu.
“Secara teknis, dirancang untuk menahan, mengendapkan, dan mengontrol pergerakan sedimen sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan di kawasan hilir serta memberikan perlindungan bagi masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya.
Yunus menambahkan, keberadaan infrastruktur itu diharapkan mampu meminimalkan dampak bencana hidrologi sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap kejadian ekstrem di masa mendatang.
***
