Radarmalut.com – Netralitas seorang pejabat publik dalam kontestasi Pilkada mestinya dijaga, namun apa jadinya jika ikut terlibat dalam politik praktis. Pasalnya, salah satu calon Gubernur Maluku Utara memiliki hubungan dekat dengan Pj Gubernur.
Bahkan diduga dilantiknya Sekretaris Daerah Maluku Utara atas campur tangan yang bersangkutan. Disinyalir bakal calon ini pun memiliki kedekatan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, sehingga tentunya ada praktik politik balas budi ketika terpilih.
“Bukan hanya Pj Gubernur saja tapi ada juga rumor yang berkembang naiknya Abubakar Abdullah jadi Pj Sekretaris Daerah karena andil dari sang pengusaha top ini, terlepas dari jenjang karir PNS di birokrasi,” kata Ketua Komunitas JoGoa, Yamin Rusly dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).
Menurut Yamin, Samsuddin menjadi Pj Gubernur merupakan kontribusi penuh calon Gubernur sekaligus pengusaha tersebut, yang dianggap sangat dekat dengan pejabat negara. Maka untuk memperebutkan 963 ribu suara sangat lah mudah tercapai untuk Pilgub.
Selain itu, dikatannya, pada akhirnya kekuasaan akan digunakan, dengan sarat dihalalkan segala cara agar memenangkan calon gubernur karena punya andil terhadap mereka secara pribadi dan itu tidak bisa terhindarkan.
“Jika benar, maka netralitas Samsuddin dalam pemilihan gubernur 2024 sangat diragukan. Pastinya ada politik balas jasa ataupun deal-deal ketika sebelumnya diusulkan jadi Pj Gubernur,” ungkapnya.
Yamin menekankan, pihaknya mendorong Bawaslu memperketat pengawasan dalam tahapan Pilgub. Sebab, kemungkinan penyalahgunaan jabatan akan masif terjadi dengan manuver politik atau menginstruksikan pegawai menggunakan hak pilihnya ke calon yang ditentukan.
“Kami minta Bawaslu Maluku Utara dan kabupaten/kota untuk lebih maksimal mengawasi secara ketat gerak-gerik Pj Gubernur Maluku Utara dan Pj Sekretaris Daerah maupun perangkat birokrasinya dalam pemilihan gubernur,” paparnya.
“Tugas seorang Pj Gubernur tidak mudah, menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk juga menjaga netralitas birokrasi. Tapi harus terbebas dari beban politik dari pihak manapun,” imbuhnya.
***
Tinggalkan Balasan