Tidak semua masyarakat atau rakyat tahu bahwa kejahatan terorganisir tengah dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai para pembohong-pembohong besar.
Para pembohong-pembohong besar ini bisa kita temui dalam kehidupan berpolitik di Indonesia atau di Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara. Mengapa mereka disebut sebagai pembohong-pembohong besar?
Pembohong dan pembohong ialah berasal dari kata kerja ‘berbohong’. Berbohong merupakan suatu bentuk penipuan, namun tidak semua bentuk penipuan adalah kebohongan.
Dalam tulisan sederhana ini saya lebih menekankan bahwa berbohong yang dilakukan oleh seseorang atau oleh kelompok, sehingga menjadi sangat terorganisir disebut (pembohong-pembohong besar) sesungguhnya demi kepentingan atau kekuasaan.
Karena berbohong dianggap sebagai salah satu cara sederhana atau paling mudah dan gratis untuk mendapatkan uang, kekayaan ataupun kekuasan dibandingkan dengan cara lain.
Seorang Filsuf dan Ahli Etika dari Harvard University yang bernama Sissela Bok berkata, “Jauh lebih mudah berbohong untuk mendapatkan uang atau kekayaan daripada memukul kepala atau merampok bank.”
Para pembohong-pembohong besar di Indonesia mungkin sama persis dengan di Polandia, yang pejabat dan para penguasanya melakukan tindakan demikian demi maksud menjadi kaya dan berkuasa.
Di Polandia, dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa negara ini memiliki dua bahasa, yaitu bahasa umum dan bahasa di kalangan terbatas. Bahasa yang dipergunakan sama, tetapi strukturnya, katanya-katanya, fisiologinya dan kosakatanya bisa berbeda (Rekayasa Sosial, Juni 1999).
Kata yang dipergunakan di depan umum dimaksudkan lain jika digunakan di kalangan terbatas. Tak heran, oleh Jalaluddin Rakhmat di Polandia perbedaan seperti itu dipergunakan begitu merata sehingga muncullah istilah trend ‘Struktur of organized lying‘ (struktur kebohongan yang terorganisir).
Para pembaca perlu tahu, perpolitikan di Polandia seperti panggung sandiwara, dimana jika seorang pejabat berbicara di depan umum, kebayakan orang tidak serius mendengarkan ucapan-ucapannya karena mereka sudah tidak percaya lagi. Orang-orang tetap mengikuti saja, mereka justru tahu apa yang diucapkan pejabat tersebut adalah berbohong.
Kebohongan yang selalu sama, satu kebohongan didukung dengan kebohongan-kebohongan yang lain dan selalu melahirkan kebohongan-kebohongan lagi. Orang-orang Polandia menjadi the greats liers (pembohong-pembohong besar).
Pembohong Besar dan Dinamika Politik Halmahera Tengah
Apakah orang-orang Halmahera Tengah juga bisa menjadi the greats liers?
Sebenarnya berbicara tentang pembohong-pembohong besar di Halmahera Tengah tak bisa dilepas pisahkan dari sejarah perpolitikan. Hanya saja belum ada diskursus terkait mereka yang mengejar kepentingan serta yang mengejar kekuasaan tampil sebagai pembohong besar dengan mengobral janji atas nama kesejahteraan.
Di dalam masyarakat kita, sikap diam lebih utama untuk melihat bagaimana pemerintahan, birokrasi, pejabat, elit politik dan para bakal calon pemimpin mengobral janji atau berbohong.
Akan tetapi tujuan dari masyarakat Halmahera Tengah dalam bersikap diam adalah untuk mendapatkan rasa nyaman, namun juga sebagian dari mereka justru memanfaatkan jejaring politik di aras lokal untuk menciptakan kepentingan politik dua arah (patron dan klien) antara yang berkuasa, yang memiliki akses atas sumber daya dan yang tidak memiliki kuasa demi mengejar rente.
Siapa mereka-mereka itu yang memanfaatkan jejaring politik di aras lokal, yakni local strongmen (orang kuat lokal) yang kembali lahir pasca Orde Baru dengan adanya proses demokratisasi, desentralisasi, politik elektoral dan otonomi daerah.
Studi yang dikembangkan John T Sidle (1999) terhadap praktek politik lokal di Filipina, Thailand dan Indonesia memperkuat tesis tentang tumbuh-munculnya “orang kuat lokal” ini.
Menurutnya, “orang kuat lokal” berkembang sebagai akibat dari proses demokratisasi dalam bentuk desentralisasi, politik elektoral, otonomi daerah, dan akan semakin subur bila Pemilu lokal dijalankan secara langsung.
Orang kuat lokal ini terdiri dari berbagai latar belakang, seperti elite agama, elite ekonomi, elit partai politik dan elite-elite sipil lainnya.
Dalam satu dasawarsa ini, kita melihat bagaimana masyarakat Halmahera Tengah bertindak apatis secara politik terhadap kebohongan-kebohongan mereka yang mengatasnamakan kesejahteraan, selain itu juga menyaksikan bagaimana orang-orang kuat lokal dan para patronnya telah menjadi pembohong-pembohong besar dalam dinamika politik.
Beberapa warga yang saya temui secara jujur mengatakan tidak ada yang bisa diharap dari kesejahteraan rakyat kepada para calon kepala daerah selain obral janji ini dan janji itu, sehingga pada akhirnya mengulang situasi yang sama seperti dulu. “Jadi, lebih baik ikut saja kampanye, yang penting uangnya.”
“Terpenting ikut arus mana yang kuat. Kita butuh kerja di proyek yang akan diberikan, bukannya begitu selama ini politik Halmahera Tengah,” kata warga lainnya.
“Kalau mereka kasih uang ke saya, ya pasti ikut, kalau di H min 1 ada yang berikan lebih besar dari itu maka sangat mungkin saya akan ikut juga.”
Pola pikir masyarakat sudah terbangun demikian, tentunya pandangan mereka itu tidak lahir secara spontan melainkan memiliki dasar awal, tak usah dibahas panjang lebar. Pada prinsipnya praktik politik elektoral telah jauh dari tujuan berdemokrasi dan hanya melahirkan ketimpangan sosial.
Penulis : Firmansyah Usman (Jurnalis dan Pegiat Lingkungan)
Catatan: Tulisan ini merupakan potret sosial di Halmahera Tengah oleh seorang jurnalis.
Tinggalkan Balasan