Radarmalut.com – Wali Kota dinilai dalam pemerintahannya tidak bisa menyelesaikan persoalan mendasar warganya sendiri. Pasalnya, kebutuhan vital, seperti penyaluran dan pengelolaan sampah hingga kini tak mampu dituntaskan dengan langka yang tepat.

Komisi II Kota Ternate mengatakan, yang dipimpin Tauhid Soleman harus bertanggungjawab atas krisis air yang menimpah warganya, karena di dalam keterangan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 itu DPRD sudah merekomendasikan untuk mengambil langka tegas.

agar menempuh langka-langka untuk pengelolaan air bersih, sehingga bisa terlayani secara keseluruhan. Saat ini beberapa kelurahan yang berada di tempat ketinggian belum terlayani sama sekali dan bahkan dataran rendah pun sehari teraliri besoknya tidak,” katanya saat menjumpai massa HMI di halaman Gedung DPRD pada Rabu kemarin.

Mubin menyebut pihaknya sudah melakukan kajian dengan maksimal dan menemukan faktor masalah utama dalam pengelolaan air bersih, yakni tidak mampu mengatasi manajemen internal Perumda Ake Gaale atau PDAM lebih baik dan secepatnya mengangkat definitif direktur utamanya.

“Karena kenapa? sampai hari ini direktur utama yang diberhentikan tahun 2022 pun belum diangkat secara definitif. Padahal, ini sudah menyalahi perundang-undangan dan peraturan daerah (Perda). Untuk itu, kami meminta kepada Wali Kota segera mengangkat direktur utama,” bebernya.

Menurutnya, pengelolaan keuangan Perumda Ake Gaale perlu dilakukan audit dan diambil langka-langka cepat, karena tahun 2023 pendapatannya sekitar Rp 60 tapi tertunggak utang Rp 2 miliar. Ia katakan, solusinya bahwa perlu ada penyertaan modal sehingga warga dapat terlayani air bersih dengan merata.

Selain itu, pembangunan Pelabuhan Hiri di Kecamatan Ternate Barat sampai sekarang belum juga diselesaikan, meskipun sudah menelan anggaran daerah miliaran rupiah. Pihaknya ketika turun ke lapangan ternyata menemukan pembuatan tetrapot untuk pemecah ombak sebagiannya sudah rusak.

“Betul, saya selaku anggota Pansus ketika turun di Pelabuhan Hiri dan menemukan pembuatan tertapot sebagai breakwater itu dibuang ke pesisir pantai dan akhirnya apa, semua itu akan rusak saat air naik. Ada sebanyak miliaran rupiah yang digelontorkan, ternyata Tauhid Soleman belum membawa dampak apa-apa,” tegasnya.

Mubin mengungkapkan pengelolaan sampah ialah masalah klasik, namun rezim Tauhid Soleman tidak mampu mengatasinya secara maksimal. Ia mengakui sampah sangat luar biasa meningkat di masanya Tauhid dibadingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Haerudin Muhammad
Editor
Radar Malut
Reporter