Radarmalut.com – Rais Kahar mempolisikan eks anggota tim seleksi (Timsel) zona II Sahril Torano, karena menyebut capain menjadi Bawaslu periode 2023-2028 merupakan hasil Bupati mendiang Usman Sidik.

Pernyataan tersebut dimuat di media online pada tanggal 24 Mei 2024 lalu. Hal ini diduga bermula dari tersebarnya foto Rais Kahar pekan kemarin di paltform , yang sedang duduk di salah satu Kafe bersamaan dengan itu di atas meja nampak sebotol minuman bir.

Kuasa Hukum Rais, mengatakan, pernyataan eks anggota Timsel Bawaslu Sahril Torano adalah sesuatu yang direkayasa sehingga sangat merugikan kliennya, maka langka yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban di hadapan hukum.

dibilang sebagai produk titipan Almarhum Usman Sidik yang saat itu menjabat sebagai Bupati
Kabupaten Halmahera Selatan. Ini sangatlah subyektif dan abai terhadap fakta-fakta,” katanya usai membuat pengaduan di Ditreskrimsus , Senin (27/5/2024).

Agus menjelaskan, kliennya terpilih berdasarkan pengumuman Bawaslu Republik Indonesia dengan nomor: 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023, sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pernyataan Sahril Torano hanya membuat kegaduan publik.

“Perbuatan telah menyerang kehormatan atau nama baik Pelapor yang dilakukan dengan sengaja melalui media online. Menurut saya adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan orang lain,” paparnya.

Agus menyebut, Sahril Torano berbicara tanpa didasari bukti yang jelas, maka dengan dibuatkan laporan di kepolisian tersebut agar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai eks anggota tim seleksi zona II pada waktu itu.

“Terlapor bilang meragukan integritas Pelapor sedari awal seleksi Bawaslu Halmahera Selatan karena memang diduga dititip oleh mendiang Bupati Usman Sidik. Kalimat ini sangat keliru dan harapannya secepatnya laporan yang kami masukan diproses oleh pihak kepolisian,” imbuhnya.

Perlu diketahui, di dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) dari menyebut diduga tindakannya bermuatan pencemaran nama baik yang diatur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

***

Haerudin Muhammad
Editor
Radar Malut
Reporter